Saat Ketua DPR Anggap Cara Kerja Pasal 245 UU MD3 Mirip dengan UU Pers

Kompas.com - 18/03/2018, 15:02 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKetua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo melihat pasal 245 Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) mirip dengan cara kerja Undang-undang Pers yang juga memiliki jaminan perlindungan terhadap tugas wartawan.

Dalam pasal 245 UU MD3 dinyatakan bahwa pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana selain tindak pidana berat atau yang ancaman hukumannya lima tahun ke atas membutuhkan pertimbangan MKD. Setelah MKD membuat pertimbangan, barulah Presiden bisa memberi izin pemeriksaan kepada penegak hukum.

Oleh karena itu, Bambang menilai anggota DPR tidak bisa dijerat oleh hukum ketika sedang menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan.

"Kan teman-teman pers juga punya Undang-Undang Pers, bekerja tidak boleh dijerat hukum manakala sedang menjalankan tugas-tugas kewartawanannya," ujar Bambang di Kopi Johny, Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Baca juga: Ketua DPR Jamin UU MD3 Tak Digunakan untuk Bungkam Kritik

Oleh karena itu, DPR mengeluarkan UU MD3 untuk melindungi anggotanya ketika sedang bekerja.

Politisi Golkar itu menjelaskan, dalam tugas kewartawanan, seorang wartawan tidak bisa dituntut oleh hukum. Apabila ada potensi tindak pidana, maka wartawan tersebut harus dibawa ke Dewan Pers untuk melihat ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan.

"Ketika Dewan Pers menganggap Anda memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar kode etik, maka bebas. Tapi kalau Dewan Pers menilai melanggar hukum, seperti tidak cover both side, menyerang pribadi seseorang, nah baru kena hukum," kata dia.

Hal yang sama juga berlaku bagi MKD. Bambang menjelaskan bahwa MKD hanya sebatas memberikan pertimbangan yang nantinya akan diserahkan kepada aparat hukum, jika terbukti melakukan tindak pidana.

Bambang menegaskan bahwa kekebalan hukum terhadap anggota DPR tidak berlaku jika terjerat dalam tiga tindak pidana khusus, yakni korupsi, terorisme dan narkoba.

"Jadi enggak ada alasan bagi DPR untuk kebal hukum dari tindak pidana khusus. Itu harus langsung (ditindak)," ujar Bambang.

Baca juga: Menyandarkan Harapan soal UU MD3 ke Bahu MK...

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Nasional
Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Nasional
Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Nasional
Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Nasional
Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Nasional
Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Nasional
Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Nasional
Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Nasional
Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Nasional
Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Nasional
Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Nasional
Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.