RKUHP Timbulkan Polemik, KPPG Minta Pembahasannya Tidak Dipercepat

Kompas.com - 18/03/2018, 14:54 WIB
Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah dan DPR tidak mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Hetifah menilai ada sejumlah ketentuan dalam RKUHP yang masih menimbulkan polemik dan dinilai tidak berpihak pada kaum perempuan.

"Sepertinya kita perlu waktu lagi untuk menyinkronisasi dan menjamin hingga itu (RKUHP) tidak berdampak negatif terhadap perempuan. Jadi mungkin perumusannya diubah atau revisi tertentu," ujar Hetifah saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018).

Saat ini pembahasan RKUHP masih menuai polemik dari kalangan masyarakat sipil. Sejumlah pasal yang dianggap warisan kolonial masih saja tercantum dalam RKUHP berdasarkan draf pembahasan per 2 Februari 2018.

Hetifah menyoroti soal perluasan pasal zina. Ia menilai pasal tersebut berpotensi mengkriminalisasi perempuan sebagai korban.

Baca juga: Menkumham Yakin RKUHP Tak Bernasib seperti UU MD3 yang Tak Ditandatangani Jokowi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasal 460 ayat 1 huruf e RKUHP per 2 Februari 2018 menyatakan, pidana zina dapat dikenakan jika pelaku belum menikah berdasarkan tuntutan dari orangtua atau anak.

Sementara Pasal 463 mengatur soal pidana jika hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau "kumpul kebo".

Pasal tersebut, kata Hetifah, berpotensi memosisikan perempuan sebagai pelaku tindak pidana.

Ia pun menegaskan bahwa pihaknya akan segera memberikan masukan dalam pembahasan RKUHP.

"Saya kira mereka (DPR dan pemerintah) juga akan merespons ini. Tapi saya juga sudah cek ke Komisi III, masih ada pembahasan. Kami juga akan komunikasi sesegera mungkin," tuturnya.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 8 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 8 Saksi

Nasional
Satgas: Saat ini Pandemi Covid-19 di Indonesia Terkendali

Satgas: Saat ini Pandemi Covid-19 di Indonesia Terkendali

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Dankodiklat, Aster, Kapuskes, dan Kasetum

Panglima TNI Pimpin Sertijab Dankodiklat, Aster, Kapuskes, dan Kasetum

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Sudah 50.000 Orang Jadi Donor Plasma Konvalesen

Jusuf Kalla Sebut Sudah 50.000 Orang Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
SBY Kenang Ibu Ageng sebagai Sosok yang Miliki Darah Pejuang

SBY Kenang Ibu Ageng sebagai Sosok yang Miliki Darah Pejuang

Nasional
UPDATE 21 September: 3.263 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Timur Terbanyak

UPDATE 21 September: 3.263 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Timur Terbanyak

Nasional
UPDATE: 45,8 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 45,8 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kementerian PPPA: Kejahatan Online Berdampak Jangka Panjang dan Rugikan Perempuan serta Anak

Kementerian PPPA: Kejahatan Online Berdampak Jangka Panjang dan Rugikan Perempuan serta Anak

Nasional
Sebaran 171 Kasus Kematian Akibat Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Sebaran 171 Kasus Kematian Akibat Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
UPDATE 21 September: Ada 52.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 September: Ada 52.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Dorong PTM, Ketua DPR Tekankan Pentingnya Percepatan Vaksinasi Anak Usia Sekolah

Dorong PTM, Ketua DPR Tekankan Pentingnya Percepatan Vaksinasi Anak Usia Sekolah

Nasional
UPDATE 21 September: 248.657 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 6,34 Persen

UPDATE 21 September: 248.657 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 6,34 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.