Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawaban Ketua DPR Saat Ditanya soal Maraknya Perdagangan Anak

Kompas.com - 18/03/2018, 12:45 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Erwin Hutapea

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Ketua DPR Bambang Soesatyo, artis Nafa Urbach, dan penyanyi dangdut Cita Citata menghadiri acara diskusi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Dalam acara tersebut, Nafa Urbach sempat menyinggung soal maraknya perdagangan anak di bawah umur dan menanyakan sikap DPR terhadap hal tersebut.

"Banyak anak di bawah umur dijual dan menjadi pelacur di bawah umur. Sebabnya, karena ekonomi. Tanggapan Bapak Bambang dan DPR seperti apa?" ujar Nafa di Kopi Johny, Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Menanggapi pertanyaan itu, Bambang mengatakan bahwa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa anak-anak Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, pangan, dan papan secara layak.

Baca juga: Bambang Soesatyo Sebut DPR Akan Dukung KPK Terkait Kasus Bakamla

Bambang mengakui bahwa negara belum bisa memenuhi tuntutan ekonomi warga negaranya secara keseluruhan.

"Sehingga, itu menjadi perhatian yang kita sedang perjuangkan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah perberat hukuman bagi pelaku perdagangan anak," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu.

Ia juga meminta agar semua aparat penegak hukum di berbagai daerah harus bekerja maksimal dan melakukan penindakan secara tegas terhadap perdagangan manusia, khususnya anak-anak di bawah umur.

Sebab, perdagangan anak-anak di bawah umur sangat mengancam generasi muda Indonesia selaku penerus bangsa.

"Hal ini juga salah satu yang merusak moral generasi muda kita. Kalau generasi muda kita sudah rusak maka masa depannya juga akan rusak," ujar Bambang.

Dengan demikian, kata dia, menjaga keutuhan generasi muda Indonesia harus menjadi prioritas dengan menjaga anak-anak agar tumbuh sehat serta memiliki layanan pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan yang layak.

Bambang juga tak menutup mata ketika kondisi masyarakat yang miskin memaksa orang untuk menjual anaknya demi kepentingan ekonomi.

"Misal, di Jawa Tengah ada daerah miskin yang mengandalkan pertanian sehingga saat musim kemarau paceklik, kadang dia pinjam dari tengkulak, bandar, calo, bayarannya adalah anak yang disayangi," ucapnya.

Baca juga: Di Depan Fadli Zon, Bamsoet Sebut DPR Akan Beri Sri Mulyani Penghargaan

Jika orang tersebut tak mampu melunasi pinjamannya, terkadang orangtua merelakan anak-anaknya untuk dimanfaatkan demi kepentingan ekonomi.

"Mereka anggap untuk masa depan anaknya, padahal begitu masuk dalam kehidupan asusila maka anak itu akan rusak dan tidak punya masa depan," tuturnya.

Oleh karena itu, Bambang mengatakan, perdagangan anak merupakan catatan penting di DPR dan akan dituangkan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dibahas saat ini.

Di sisi lain, Bambang mengungkapkan, saat ini DPR sedang fokus pada pembahasan RKUHP, yang salah satunya menyinggung pelecehan anak dan perempuan.

Bambang menyadari bahwa hukuman yang diberikan kepada para pelaku pelecehan seksual cenderung masih ringan.

"Kami menyadari hukuman ke pelaku masih ringan, tuntutannya juga ringan. Kita akan jamin RKUHP bisa beri hukuman yang lebih berat," ujar Bambang.

Menurut Bambang, pemerintah dan DPR berkomitmen melindungi anak dan perempuan dari pelecehan seksual. Sebab, anak-anak dan perempuan merupakan tanggung jawab negara untuk melindunginya.

Kompas TV Bamsoet menegaskan DPR akan meminta kepada Komisi IX DPR untuk koordinasi dalam melakukan penyelidikan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com