Jawaban Ketua DPR Saat Ditanya soal Maraknya Perdagangan Anak

Kompas.com - 18/03/2018, 12:45 WIB
Artis Nafa Urbach, Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, dan Ketua DPR Bambang Soesatyo DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comArtis Nafa Urbach, Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, dan Ketua DPR Bambang Soesatyo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Ketua DPR Bambang Soesatyo, artis Nafa Urbach, dan penyanyi dangdut Cita Citata menghadiri acara diskusi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Dalam acara tersebut, Nafa Urbach sempat menyinggung soal maraknya perdagangan anak di bawah umur dan menanyakan sikap DPR terhadap hal tersebut.

"Banyak anak di bawah umur dijual dan menjadi pelacur di bawah umur. Sebabnya, karena ekonomi. Tanggapan Bapak Bambang dan DPR seperti apa?" ujar Nafa di Kopi Johny, Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Menanggapi pertanyaan itu, Bambang mengatakan bahwa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa anak-anak Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, pangan, dan papan secara layak.

Baca juga: Bambang Soesatyo Sebut DPR Akan Dukung KPK Terkait Kasus Bakamla

Bambang mengakui bahwa negara belum bisa memenuhi tuntutan ekonomi warga negaranya secara keseluruhan.

"Sehingga, itu menjadi perhatian yang kita sedang perjuangkan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah perberat hukuman bagi pelaku perdagangan anak," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu.

Ia juga meminta agar semua aparat penegak hukum di berbagai daerah harus bekerja maksimal dan melakukan penindakan secara tegas terhadap perdagangan manusia, khususnya anak-anak di bawah umur.

Sebab, perdagangan anak-anak di bawah umur sangat mengancam generasi muda Indonesia selaku penerus bangsa.

"Hal ini juga salah satu yang merusak moral generasi muda kita. Kalau generasi muda kita sudah rusak maka masa depannya juga akan rusak," ujar Bambang.

Dengan demikian, kata dia, menjaga keutuhan generasi muda Indonesia harus menjadi prioritas dengan menjaga anak-anak agar tumbuh sehat serta memiliki layanan pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan yang layak.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X