Kompas.com - 17/03/2018, 15:00 WIB
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar memantau penyerahan kembali dokumen pendaftaran sejumlah partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin (20/11/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIAnggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar memantau penyerahan kembali dokumen pendaftaran sejumlah partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin (20/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta calon kepala daerah tidak mengabaikan ketentuan soal dana kampanye yang telah diatur dalam undang-undang.

Ada batasan penerimaan sumbangan dana kampanye, yakni Rp 75 juta untuk perseorangan dan Rp 750 juta untuk badan hukum.

"Dia akan terkena sanksi jika menerima sumbangan lebih besar dari itu," ujar Fritz dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (17/3/2018).

Fritz mengatakan, sanksi administratif yang bisa diterapkan yakni pembatalan orang tersebut sebagai calon kepala daerah.

Bawaslu juga menekankan adanya kepatuhan terhadap laporan penggunaan dana kampanye. Jumlah dana sumbangan dan pengeluaran harus sesuai dan dicantumkan secara lengkap dalam laporan.

Baca juga : Alasan Penggalangan Dana Kampanye Ridwan Kamil Diadakan di Jakarta

Bawaslu, kata dia, tidak melihat laporan akhir penggunaan dana kampanye. Fritz mengatakan, pihaknya akan melihat apakah kegiatan yang selama ini diselenggarakan sudah tercantum dalam laporan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk dana kampanye setiap panwas kami akan mencatat. Misal, dalam catatan dana sumbangan Rp 100 juta. Ternyata dalam praktiknya selama ini undang artis, buat baliho, itu jumlahnya lebih dari Rp 100 juta," kata Fritz.

Nantinya panwaslu akan menanyakan dari mana didapatkan dana untuk menutupi sisa yang tak dilaporkan. Jika ada dana sumbangan yangbtidak dilaporkan, maka itu bukan ranah Bawaslu lagi.

Bawaslu menyerahkan pada KPK dan PPATK untuk menelusuri aliran dana serta dugaan pencucian uang dan gratifikasi.

Baca juga : Dana Kampanye Cabup Kudus Dibatasi Maksimal Rp 7,67 Miliar Per Paslon

"Intinya kita bisa hasilkan pemimpin yang sejak awal sudah jujur, termasuk melaporkan dana kampanye," kata Fritz.

Fritz mengatakan, untuk membuat biaya pemilu murah, maka perlu adanya pembatasan anggaran. Saat ini baru ada pembatasan jumlah sumbangan. Selanjutnya, kata dia, perlu diatur berapa standar biaya saksi dan jumlah tim kampanye.

"Jadi ada sebuah kesamaan berapa yang dia keluarkan," kata Fritz.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Nasional
Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Nasional
Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Nasional
KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Nasional
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

Nasional
Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Nasional
Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.