Eks Ketua KPK Sebut Kepala Daerah Rentan Korupsi karena Parpol Tak Punya Kode Etik

Kompas.com - 17/03/2018, 13:56 WIB
Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (11/4/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Ketua KPK, Abraham Samad, di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (11/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyebut, banyak kasus korupsi oleh kepala daerah dan kader partai politik karena tidak diaturnya code of conduct atau kode etik.

Dengan tak adanya kode etik itu, tak ada standar perilaku yang harus dipatuhi oleh politisi partai tersebut.

"Parpol di Indonesia tidak punya akuntabilitas pengelolaan keuangan partai. Maka yang terjadi sekarang calon kepala daerah bermasalah dicalonkan," ujar Abraham dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (17/3/2018).

Abraham mengatakan, jika partai politik punya kode etik, maka bisa lebih ketat menyaring calon kepala daerah yang akan diusung. Apalagi, mahar politik seolah bukan lagi hal yang tabu. Hal ini disebabkan tak ada akuntabilitas pengelolaan keuangan partai.

"Jadi pengurus partai seenaknya saja melakukan penarikan uang," kata Abraham.

(Baca juga: Sejumlah Pasal Korupsi dalam RKUHP Dinilai Menguntungkan Koruptor)

Oleh karena itu, Abraham mendorong parpol untuk menyusun kode etik masing-masing. Partai harus mrmiliki akuntabilitas pengelolaan keuangan partai. Dengan adanya kode etik, maka proses seleksi dan rekrutmen bisa berjalan semestinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tanpa adanya rekrutmen dan seleksi yang baik, kita akan terus berpolemik tentang orang-orang bermasalah," kata dia.

Abraham mengatakan, saat dirinya masih memimpin KPK, ada survei yang menyebutkan bahwa 90 persen proses Pilkada tidak berjalan adil. Hanya 10 persen di antaranya yang tidak melakukan permainan, seperti politik uang dan sebagainya.

Ia meminta hal tersebut menjadi perhatian Bawaslu dan KPU. Sebab, jika sistem jujur dan adil yang digadang-gadang dalam sistem demokrasi tak berlaku, maka akan terpilih kepala daerah yang bermasalah dari segi integritas.

"Bagaimana kita mengharapkan pemimpin ini menciptakan pemerintahan yang bersih di daerahnya," kata Abraham.

Abraham juga mengimbau masyarakat lebih cermat dalam memilih calon pemimpin. Jangan hanya melihat sosok calon tersebut di masa-masa kampanye saja.

"Bagaimana men-tracking calon pemimpinnya, lihat masa lalunya," kata Abraham.

Kompas TV KPK bahkan menyatakan sudah ada satu lagi calon kepala daerah yang jadi tersangka.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Nasional
Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

Nasional
Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

BrandzView
Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Nasional
Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Nasional
Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.