Abraham Samad: Menunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Lebih Banyak Mudaratnya

Kompas.com - 17/03/2018, 13:38 WIB
Mantan Ketua KPK Abraham Samad KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAMantan Ketua KPK Abraham Samad

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mencoba mengartikan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebagai bentuk kekhawatiran muncul kegaduhan jika proses hukum terhadap calon kepala daerah tetap berjalan.

Namun, setelah mempertimbangkan banyak hal, Abraham menganggap penundaan perkara itu lebih banyak dampak negatifnya.

"Penegakan hukum tidak bisa ditunda karena adanya perhelatan politik. Ada impact yang mudaratnya lebih besar," kata Abraham dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (17/3/2018).

"Menurut saya, kalau ada penundaan, konsekuensi lebih berat," ujar dia.

Pertama, besar kemungkinan calon kepala daerah itu menghilangkan barang bukti selama proses hukumnya ditunda. Hal tersebut akan menghambat proses penegakan hukum yang akan dilanjutkan usai rangkaian proses pilkada.

(Baca juga: KPK Ingatkan Caleg dan Calon Kepala Daerah Pahami UU Tipikor)

Menurut Samad, kasusnya bisa jalan di tempat dan tidak membuahkan hasil maksimal.

Kedua, akan memunculkan konsekuensi yang buruk jika calon bermasalah itu terpiluh jadi kepala daerah.

"Bayangkan, kalau ditunda, calon terpilih itu sebenarnya tersangkut masalah korupsi. Setelah terpilih ditetapkan tersangka," kata Abraham.

Abraham mengatakan, dalam undang-undang tidak diatur bahwa calon kepala daerah terpilih bisa batal pelantikannya meski berstatus tahanan. Proses hukumnya harus dinyatakan berkekuatan hukum tetap baru bisa diproses lebih lanjut.

Dengan demikian, kata Abraham, bukan mustahil jika terjadi kepala daerah dilantik dan disumpah di dalam penjara.

"Ini merusak peradaban. Tidak ada di negara yang bersih, yang melakukan penegakan hukum tanpa pandang buku, yang mengangkat pemimpinnya di dalam lapas," kata Abraham.

"Maka permintaan Wiranto harus ditolak karena membawa dampak buruk dan mencederai proses demokrasi yang berjalan," ujar dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Nasional
426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

Nasional
UPDATE:  Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

Nasional
Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Nasional
Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X