Kompas.com - 17/03/2018, 11:44 WIB
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu di Gedung KPK Jakarta, Selasa (15/8/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu di Gedung KPK Jakarta, Selasa (15/8/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Masinton Pasaribu mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru menjerat kepala daerah setelah mereka ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pilkada 2018.

"Kalau petahana kan bukan baru menjabat sekarang. Ada lima tahun masa jabatan gubernur, bupati, wali kota. Pertanyaannya, ke mana KPK kemarin selama lima tahun?" kata Masinton dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (17/3/2018).

"Kenapa baru bergerak sekarang? Karena korupsi kan bukan kasus tiba-tiba, kecuali jika ada OTT (operasi tangkap tangan)," ucap Masinton.

Anggota Komisi III DPR ini menilai, langkah KPK tersebut justru mengindikasikan bahwa lembaga antirasuah bersikap politis.

Oleh karena itu, ia menilai sudah tepat imbauan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto yang meminta KPK agar menunda proses hukum terhadap peserta Pilkada Serentak 2018.

"Kepolisian dan kejaksaan juga bisa menahan diri. Ini kan supaya tidak terganggu. Supaya KPK tidak disangka ikut main politik," kata dia.

(Baca juga: Wiranto Nilai KPK Bisa Dituduh Politis jika Jerat Calon Kepala Daerah)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Masinton juga mengktitik Ketua KPK Agus Rahardjo yang sudah mengumbar terlebih dahulu rencana penetapan tersangka terhadap sejumlah calon kepala daerah. Seharusnya, kata dia, KPK baru boleh bersuara setelah seorang memang sudah resmi ditetapkan tersangka.

"Tidak perlu gembar-gembor," kata dia.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya menyatakan bahwa KPK akan mengumumkan sejumlah calon kepala daerah yang akan segera ditetapkan menjadi tersangka.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pun mengimbau agar KPK menunda segala proses hukum terhadap para calon kepala daerah untuk menghindari kegaduhan politik.

Meski demikian, KPK tetap melakukan pengusutan korupsi calon kepala daerah. Pada Jumat (16/3/2018) kemarin, KPK mengumumkan calon gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2009.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi mulai membuktikan janjinya, mengungkap nama calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

Nasional
Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Nasional
Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Nasional
Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Nasional
Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Nasional
Azis Syamsuddin Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Kasus Suap Mantan Penyidik KPK

Azis Syamsuddin Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Kasus Suap Mantan Penyidik KPK

Nasional
Sebaran 17.374 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.165

Sebaran 17.374 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.165

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.