Kompas.com - 16/03/2018, 20:45 WIB
Capres nomer urut 2 Joko Widodo atau Jokowi saat melepas ribuan peserta acara Gerak Jalan Revolusi Mental di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (22/6). ANTARA FOTO/Muhammad AdimajaCapres nomer urut 2 Joko Widodo atau Jokowi saat melepas ribuan peserta acara Gerak Jalan Revolusi Mental di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (22/6).

JAKARTA, KOMPAS.com -  Sejarawan Didi Kwartanada menyoroti revolusi mental yang dinilainya hanya menjadi jargon pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu dituangkannya dalam sebuah tulisan pada buku #KamiJokowi, yang diluncurkan pada hari ini, Jumat (16/3/2018), di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Didi mengatakan, saat Jokowi berkampanye pada Pemilihan Presiden 2014, masyarakat menaruh harapan besar terhadap program revolusi mental.

Baca juga: Fadli Zon: Katanya Revolusi Mental, tapi yang Dibangun Infrastruktur Fisik

Program itu dinilai mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju.

Sejarawan Didi Kwartanada. Fabian Januarius Kuwado Sejarawan Didi Kwartanada.
"Tapi tampak masih nanggung implementasinya. Karena memang rupanya Pak Jokowi fokusnya ke infrastruktur terlebih dahulu. Itu yang pertama," ujar Didi kepada Kompas.com, seusai peluncuran buku.

Program revolusi mental tidak dipimpin langsung oleh Jokowi, tetapi diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Didi menilai, Puan tidak maksimal melaksanakan program itu.

Baca juga: Buya Syafii Maarif: Revolusi Mental Belum Sampai ke Tingkat Bawah

"Bu Puan di awal-awal cuma pasang iklan di koran cetak, kutipan Bung Karno soal revolusi mental. Ya Anda bayangkan, anak milenial kan sudah tidak baca koran lagi. Sasarannya enggak jelas," ujar Didi.

Kemenko PMK juga sempat membuat website revolusi mental. Akan tetapi, tetap dianggap tak tepat sasaran.

"Apakah ada orang khusus untuk browsing website revolusi mental? Jadi apa yang dilakukan ya, sampai kini saya rasa belum mengenai sasaran," ujar dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.