Implementasi Revolusi Mental oleh Pemerintahan Jokowi Dinilai "Nanggung"

JAKARTA, KOMPAS.com -  Sejarawan Didi Kwartanada menyoroti revolusi mental yang dinilainya hanya menjadi jargon pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu dituangkannya dalam sebuah tulisan pada buku #KamiJokowi, yang diluncurkan pada hari ini, Jumat (16/3/2018), di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Didi mengatakan, saat Jokowi berkampanye pada Pemilihan Presiden 2014, masyarakat menaruh harapan besar terhadap program revolusi mental.

Baca juga: Fadli Zon: Katanya Revolusi Mental, tapi yang Dibangun Infrastruktur Fisik

Program itu dinilai mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju.

Fabian Januarius Kuwado Sejarawan Didi Kwartanada.

Program revolusi mental tidak dipimpin langsung oleh Jokowi, tetapi diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Didi menilai, Puan tidak maksimal melaksanakan program itu.

Baca juga: Buya Syafii Maarif: Revolusi Mental Belum Sampai ke Tingkat Bawah

"Bu Puan di awal-awal cuma pasang iklan di koran cetak, kutipan Bung Karno soal revolusi mental. Ya Anda bayangkan, anak milenial kan sudah tidak baca koran lagi. Sasarannya enggak jelas," ujar Didi.

Kemenko PMK juga sempat membuat website revolusi mental. Akan tetapi, tetap dianggap tak tepat sasaran.

"Apakah ada orang khusus untuk browsing website revolusi mental? Jadi apa yang dilakukan ya, sampai kini saya rasa belum mengenai sasaran," ujar dia.