Kompas.com - 16/03/2018, 18:31 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap, Minggu (25/6/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusWakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap, Minggu (25/6/2017)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap menilai pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo soal penetapan tersangka calon kepala daerah tidak pada tempatnya.

Ia mengkritik KPK yang mengumbar proses hukum, namun di sisi lain meminta proses penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan tertutup agar tidak diintervensi.

"KPK sendiri berulang kali mengatakan dalam kasus tertentu proses penyidikan dan penyidikannya berjalan tertutup. Untuk apa, untuk memudahkan kerja penyidik dalam melakukan investigasi seluruh hal yang diperlukan," kata Mulfachri saat dihubungi, Jumat (16/3/2018).

"Oleh sebab itu ya seyogyanya memang harusnya demikian (tertutup). Pernyataan Pak Agus justru menimbulkan spekulasi yang meluas dan tidak perlu di tengah masyarakat," kata dia.

(Baca juga: Publik Menunggu Janji KPK Umumkan Penetapan Tersangka Peserta Pilkada)

Mulfachri menambahkan, pernyataan Agus juga merugikan peserta pilkada yang namanya santer dikaitkan dengan kasus tertentu, namun tak juga ditetapkan sebagai tersangka.

Karena itu, ia meminta KPK segera mengumumkan status tersangka seseorang bila memiliki bukti yang cukup. Sebab, jika baru diumumkan setelah seseorang menang pilkada hal itu sangat merugikan masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).abba gabrillin Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).
Mulfachri meminta KPK segera mengumumkan tersangka calon kepala daerah bila telah memiliki cukup bukti.

"Segera saja kalau memang bahannya sudah cukup, KPK umumkan bahwa yang bersangkutan ditingkatkan jadi tersangka. Sehingga paling tidak kalau keikutsertaannya tak dibatalkan, publik tak memilih calon yang nanti setelah terpilih ditetapkan sebagai tersangka," kata politisi PAN itu.

(Baca juga: KPK: Penetapan Tersangka Peserta Pilkada Dilakukan agar Rakyat Tahu)

KPK sebelumnya memastikan tidak akan memenuhi permintaan pemerintah untuk menunda penetapan tersangka peserta Pilkada Serentak 2018 dalam kasus korupsi.

Ketua KPK Agus Rahardjo bahkan mengaku sudah menandatangani satu surat perintah penyidikan atau sprindik atas calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

"Satu, tadi malam sudah (saya) tandatangani (sprindik)," ujar Agus Rahardjo di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (14/3/2018).

Ia menuturkan, KPK pasti akan segara mengumumkan nama calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka kasus korupsi. Namun, ia menutup rapat siapa calon kepala daerah tersebut.

(Baca: Ketua KPK Sebut Sudah Tandatangani Sprindik Tersangka Peserta Pilkada)



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi Hakim Agung, KY Tak Loloskan Hakim yang Vonis Banding Pinangki dan Djoko Tjandra

Seleksi Hakim Agung, KY Tak Loloskan Hakim yang Vonis Banding Pinangki dan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Temukan 1.066 Kasus Covid-19 Akibat Varian Delta, DKI Catat 323

Kemenkes Temukan 1.066 Kasus Covid-19 Akibat Varian Delta, DKI Catat 323

Nasional
Kampus Negeri Juga Diminta Dengar Lagu Indonesia Raya Setiap Selasa dan Kamis

Kampus Negeri Juga Diminta Dengar Lagu Indonesia Raya Setiap Selasa dan Kamis

Nasional
Panglima TNI Minta Petugas Tracer Jangan Kalah Cepat dengan Penyebaran Covid-19

Panglima TNI Minta Petugas Tracer Jangan Kalah Cepat dengan Penyebaran Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta PTN Baca Teks Pancasila Tiap Rabu dan Jumat

Kemendikbud Ristek Minta PTN Baca Teks Pancasila Tiap Rabu dan Jumat

Nasional
Hari Terakhir PPKM Level 4, Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di 3 Wilayah Ini Masih Tinggi

Hari Terakhir PPKM Level 4, Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di 3 Wilayah Ini Masih Tinggi

Nasional
UPDATE: Total 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 4 Pasien di 2 Negara Sembuh

UPDATE: Total 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 4 Pasien di 2 Negara Sembuh

Nasional
PPKM Level 4 Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Epidemiolog: Idealnya Dilanjutkan

PPKM Level 4 Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Epidemiolog: Idealnya Dilanjutkan

Nasional
Pertanyakan Stok Vaksin di Daerah, Politisi Nasdem Minta Pemerintah Transparan

Pertanyakan Stok Vaksin di Daerah, Politisi Nasdem Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Nasional
436 Orang Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan

436 Orang Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan

Nasional
Upaya KPU Sederhanakan Surat Suara untuk Pemilu 2024

Upaya KPU Sederhanakan Surat Suara untuk Pemilu 2024

Nasional
3,4 Juta Kasus Covid-19 dan Ajakan Presiden Rapatkan Barisan Hadapi Pandemi

3,4 Juta Kasus Covid-19 dan Ajakan Presiden Rapatkan Barisan Hadapi Pandemi

Nasional
Keputusan soal Perpanjangan PPKM Akan Diumumkan Sebelum Berakhir Hari Ini

Keputusan soal Perpanjangan PPKM Akan Diumumkan Sebelum Berakhir Hari Ini

Nasional
Eijkman Koreksi, Dua Kasus di Jambi Bukan Varian Delta Plus

Eijkman Koreksi, Dua Kasus di Jambi Bukan Varian Delta Plus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X