Kompas.com - 16/03/2018, 16:08 WIB
Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Mahfud MD saat memberikan pidato dalam pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4 tahun 2017 di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat malam (10/11/2017).  KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Mahfud MD saat memberikan pidato dalam pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4 tahun 2017 di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat malam (10/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya proses penunjukan calon wakil presiden oleh partai-partai yang telah memasukan namanya ke dalam daftar.

"Ya, itu kan wewenang partai, karena yang mengusulkan nantikan partai-partai bersama calon presiden. Oleh sebab itu, kalau saya tidak bisa, tidak mau mengatakan bersedia atau tidak, tetapi pada dasarnya berkali-kali sudah saya katakan, saya tidak ingin aktif menanggpi itu," kata Mahfud saat dihubungi, Jumat (16/3/2018).

(Baca juga : Mahfud MD Mengaku Bersedia jika Jadi Cawapres bagi Jokowi)

Ia mengaku, belum ada pembicaraan formal dengan partai pengusung Joko Widodo atau Prabowo Subianto dengan dirinya terkait posisi cawapres.

Namun, ia mengaku sering bergurau dengan para petinggi parpol.

"Itu hanya bergurau saja, saling melempar bola. Misalnya, ada partai lain 'Nanti kami usung, ya' lalu kemudian 'Kamu ngusul saya, kamu minta apa?', kan itu namanya bergurau aja," kata Mahfud lagi.

Lagi pula, lanjut Mahfud, menjadi cawapres membutuhkan popularitas, elektabilitas dan logistik yang cukup.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga : Sempat Melirik, Gerindra Kini Hormati Mahfud yang Ingin Jadi Cawapres Jokowi)

Ia mengaku tidak memiliki logistik yang banyak sebagai kandidat cawapres.

Mahfud mengingatkan posisi wakil presiden mengemban tanggung jawab yang berat untuk membantu tugas Presiden. Karena itu begitu terpilih, harus segera bekerja keras.

"Begini lho, kalau saya gini, yang menjadi calon presiden atau cawapres itu kan biasa ada popularitas, kemudian akseptabilitas diterima oleh semua kalangan, lalu elektabilitas tingkat keterpilihan," papar Mahfud.

"Ada lagi satu yang sering menjadi guyonan itu, 'isi tas' itu, nah saya enggak punya 'isi tas' (uang). Tetapi, ya parpol yang melihat Indonesia yang sekarang ini carut marut ya, siapapun yang terpilih nanti akan kerja keras, bukan menduduki jabatan dengan nikmat tapi harus kerja keras," lanjut dia.

Baca tentang


25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X