Jika Tak Rilis Tersangka Peserta Pilkada, KPK Bisa Dinilai Berpolitik

Bahkan, modus lain yang patut ditelusuri KPK adalah terkait ribuan izin tambang yang habis masa berlaku, tetapi izinnya tidak dicabut.

Terdapat 1.682 dari 3.078 atau 60 persen dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang habis masa berlaku dan tersebar di 17 provinsi yang menggelar Pilkada Serentak 2018 berpotensi menjadi sumber keuangan bagi kandidat tertentu, terutama para petahana.

(Baca juga: "Biar Masyarakat yang Memilih Peserta Pilkada yang Baik atau Tidak")

Jatam menemukan 7.180 IUP atau 82,4 persen dari total 8.710 IUP di Indonesia berada di 171 wilayah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018.

Sebanyak 4.290 IUP berada di 17 Provinsi Pilkada atau 49,2 persen dari seluruh IUP di Indonesia.

Ribuan izin tambang ini berpotensi menjadi sumber pembiayaan politik bagi para kandidat pada Pilkada Serentak 2018.

Menurut Merah, perusahaan tambang dan kandidat sama-sama memiliki kepentingan. Kandidat berkepentingan untuk mendapatkan biaya, sementara perusahaan tambang berkepentingan untuk mendapat jaminan politik dan keamanan dalam melanjutkan bisnisnya di daerah.

"Oleh karena itu, langkah KPK untuk segera mengumumkan calon kepala daerah yang terindikasi korupsi tersebut mendesak dilakukan," tuturnya.