Sedang Dirancang, Mahasiswa Boleh Bayar Kuliah Setelah Diterima Kerja

Kompas.com - 16/03/2018, 09:04 WIB
Kompas TV Kepastian mendapat penghasilan juga jadi ancaman bagi generasi muda di Tanjung Binga. Anak muda putus sekolah dan memilih melaut.

"Kalau KTA kan bayarnya bisa setiap bulan. Nanti student loan itu ada opsinya mau bayar setiap bulan, mau bayar nanti kalau dapat beasiswa, atau kalau sudah kerja. Bunganya juga harus sangat rendah, murah," ujar Wimboh.

(Baca juga: OJK Kaji Permintaan Jokowi Kembangkan Kredit Pendidikan)

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menambahkan, perbankan merespons positif ide Presiden Jokowi. Sebab, hal yang menjadi kekhawatiran perbankan sebelumnya soal program ini sebenarnya sudah teratasi, yakni kredit macet.

"Isu utamanya di Indonesia dulu itu NIK kan. Karena tidak ada elektronik identifikasi, kadang- kadang orang itu berpindah-pindah, susah. Nah, sekarang dengan Dukcapil semoga kami bisa memberikan kredit kepada orang yang berpindah-pindah itu. Mahasiswa itu kan biasanya berpindah-pindah tempat tinggal," ujar Kartika.

Untuk lebih memberikan jaminan lagi bagi perbankan, dapat juga diterapkan sistem kluster bagi mahasiswa calon pemohon student loan. Permohonan student loan pun bukan dilakukan di bank, melainkan di loket perguruan tinggi.

Kredit macet

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir menambahkan, program ini sebenarnya pernah diterapkan di Indonesia. Salah satunya di era 1980-an. Nasir mengalaminya sendiri sebagai mahasiswa penerima student loan.

"Dulu tahun 1985 saya pernah ikut student loan. Kalau dulu tidak ada bunga, setelah bekerja 2 atau 3 tahun, langsung saya bayar lunas. Pinjamannya kalau enggak salah Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000. Zaman itu, duit segitu gede banget," ujar Nasir.

(Baca juga: Antisipasi Revolusi Industri 4.0, Pemerintah Benahi Pendidikan Vokasi)

Program seperti itu sangat membantu mahasiswa, khususnya mahasiswa tingkat akhir yang tak lagi dibiayai orangtua.

"Saya pada prinsipnya senang sekali kalau ada student loan. Itu mempercepat kelulusan mahasiswa tingkat akhir yang terhambat karena enggak punya uang untuk praktik, untuk riset. Kalau ada dana itu, sangat menyelesaikan masalah," ujar Nasir.

Namun, ada beberapa persoalan sehingga program tersebut terpaksa dihentikan. Salah satunya, tidak sedikit mahasiswa yang tidak membayar tanggungannya.

"Rata-rata enggak bayar semua. Ijazah memang ditahan, tetapi mereka enggak butuh ijazahnya karena dia cukup fotokopi dan legalisasi. Nah, ijazah legalisasinya itu yang dibawa ke mana-mana," ujar Nasir.

Nasir memastikan, potensi persoalan dalam program student loan telah ditelaah kementerian bidang perekonomian. Bersama-sama Kementerian Keuangan, rencana program tersebut akan dikaji agar tepat sasaran dan tetap memungkinkan berjalan dari sisi bisnis perbankan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

Nasional
Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Nasional
Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Nasional
Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Nasional
Pandemi Covid-19 Masih Terkendali Jadi Alasan DPR dan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada

Pandemi Covid-19 Masih Terkendali Jadi Alasan DPR dan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada

Nasional
Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

Nasional
Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Nasional
Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Nasional
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X