Sedang Dirancang, Mahasiswa Boleh Bayar Kuliah Setelah Diterima Kerja

Kompas.com - 16/03/2018, 09:04 WIB
Presiden Jokowi saat pertemuan dengan para pimpinan Bank Umum di Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi saat pertemuan dengan para pimpinan Bank Umum di Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mulai memikirkan bagaimana kredit pendidikan atau student loan bagi pelajar perguruan tinggi di Indonesia dapat dilaksanakan kembali.

Melalui program ini, pelajar bisa mencicil biaya perkuliahannya ketika sudah diterima di dunia kerja. Tentu program semacam ini sangat membantu pelajar yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Ide dimunculkan kembali program ini pertama kali diungkapkan Presiden Joko Widodo saat bertemu bos-bos perbankan Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Kepala Negara awalnya menyindir bos-bos perbankan tentang target pertumbuhan kredit tahun 2017 yang tidak tercapai. Jokowi pun meminta perbankan mengeluarkan produk finansial baru berupa kredit pendidikan atau student loan.

"Saya ingin memberi PR kepada bapak ibu sekalian. Dengan yang namanya student loan atau kredit pendidikan," kata Jokowi.

(Baca juga: Jokowi Minta Perbankan Garap Kredit Pendidikan seperti di AS)

Jokowi berkaca pada Amerika Serikat. Di sana, total pinjaman kartu kredit mencapai 800 miliar dollar AS. Sementara total khusus kredit pendidikan lebih besar nilainya, yakni mencapai 1,3 triliun dollar AS.

Jokowi ingin Indonesia juga demikian. Masyarakat diharapkan mengubah pola konsumtifnya dari barang ke jasa pendidikan.

"Kalau di negara kita bisa seperti ini, yang konsumtif akan pindah ke hal-hal yang produktif. Nantinya juga akan memberikan nilai tambah pada intelektualitas, visi ke depan yang sangat basic, yaitu bidang pendidikan," ujar Jokowi.

Direspons positif

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso yakin ide Presiden ini dapat terwujud. Sebab, penerapannya tidak membutuhkan peraturan khusus. Tinggal dibuat aturan teknis di level perbankan soal tata cara pembayarannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB Sebut Terjadi Anomali akibat Perubahan Iklim

BNPB Sebut Terjadi Anomali akibat Perubahan Iklim

Nasional
8 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 924,17 Juta

8 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 924,17 Juta

Nasional
Sebagian Besar Wilayah Indonesia Akan Memasuki Musim Hujan

Sebagian Besar Wilayah Indonesia Akan Memasuki Musim Hujan

Nasional
Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman Sebagai Plh Ketua KPU

Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman Sebagai Plh Ketua KPU

Nasional
UPDATE 22 September: 184.298 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 22 September: 184.298 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE: 160 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 160 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 22 September: Tambah 160, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 9.837

UPDATE 22 September: Tambah 160, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 9.837

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Seluruh Tahapan Pilkada

Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Seluruh Tahapan Pilkada

Nasional
Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

Nasional
Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

Nasional
Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

Nasional
MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Nasional
Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X