Algooth Putranto

Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI).

Menanti Kemenangan Kedua Golkar di Pilkada Serentak

Kompas.com - 16/03/2018, 07:14 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SETAHUN lalu saya dengan gelisah menulis tentang sepinya kabar pemilihan kepala daerah di luar Jakarta.

Hura-hura dan huru-hara kontestasi politik di Jakarta yang lantas dipersepsikan adalah cermin politik Indonesia, dalam hal ini seolah menjadi indikator awal bagaimana Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Alhasil, tidak banyak pihak yang peduli pada fakta bahwa pemenang kontestasi politik dalam Pilkada 2017 di 101 daerah, yang terdiri atas tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota tersebut, adalah Partai Golongan Karya (Golkar), partai yang dicibir identik dengan zaman Orde Baru.

Partai Golkar sejatinya lahir sebagai konsekuensi akibat keberhasilan Gerakan 1998. Sejak awal sejarahnya, Golkar tidak pernah menyebut dirinya sebagai partai. Golkar lahir atas restu rezim Orde Baru terhadap jejaring Sekretaris Bersama Golkar (Sekber Golkar).

Keberhasilan Soeharto menjadi Presiden RI dan kemudian sangat dipengaruhi orang-orang di belakang pembentukan Sekber Golkar yang terinspirasi dengan ide-ide negara korporatis membuat Golkar menjadi mesin pendukung kekuasaan.

Pada negara korporatis, pembagian wewenang antara negara dan masyarakat tidak dijalankan. Negaralah yang mengatur dan sekaligus mengawasi masyarakat. Meski demikian, salah besar jika menyebut rezim Orde Baru adalah negara korporatis sejati atau bahkan negara otoritarian.

Rezim Orde Baru tetap menggelar pesta demokrasi. Pemilu setiap lima tahun tetap diselenggarakan. Setiap lima tahun, rakyat dipersilahkan menggunakan hak politiknya.

Namun, soal siapa pemenangnya, sudah bisa dipastikan: Golkar. Pemilu ini sekaligus memastikan selalu menunjuk Soeharto, yang tak lain adalah Ketua Dewan Pembina Golkar, sebagai Presiden RI.

Sebagai kelompok yang berjalan seiring dengan rezim Orde Baru, Golkar bersama dua partai lain, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), kokoh bertahan dalam ingatan massa.

Tidak heran meski badai berkali menerpa, maupun hadirnya banyak partai baru. Angka keterpilihan Golkar, meski dibebani citra sebagai partai milik Orba di awal reformasi tetaplah stabil. Meski tidak menjadi pemenang, pemilihnya rupanya tetap ada dan termasuk tidak sedikit.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Nasional
MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

Nasional
KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Nasional
Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Nasional
Stop Penganiayaan Anak

Stop Penganiayaan Anak

Nasional
RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

Nasional
Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Nasional
Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Nasional
Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Nasional
Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Nasional
Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi 'Blacklist' dan Denda hingga Ratusan Juta

Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi "Blacklist" dan Denda hingga Ratusan Juta

Nasional
Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

[POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.