Soal UU MD3, Presiden Seharusnya Jangan Hanya Tak Mau Tanda Tangan

Kompas.com - 15/03/2018, 16:19 WIB
Manajer advokasi Yappika Hendrik Rosdinar dalam diskusi di Jakarta, Kamis (16/3/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAManajer advokasi Yappika Hendrik Rosdinar dalam diskusi di Jakarta, Kamis (16/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Advokasi Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) Hendrik Rosdinar menilai, seharusnya penolakan Presiden Joko Widodo terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DRPD ( UU MD3) dilakukan dengan cara yang lebih tegas.

Menurut Hendrik, Presiden jangan hanya menolak menandatangani lembar pengesahan dan terlihat seperti lepas tangan. 

"Seharusnya melakukan langkah yang lebih pasti bisa menunjukkan bahwa Presiden menunjukkan keberpihakan pada masyarakat. Tidak hanya ngambek tidak mau tanda tangan," ujar Hendrik dalam diskusi di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (15/3/2018).

Baca juga: PPP: Sesuai UU MD3, Cak Imin Tak Berhak Jabat Wakil Ketua MPR

Hendrik mengatakan, apa yang Jokowi lakukan saat ini tidak cukup mewakili sikap penolakan rakyat.

Sebab, "bola panas" itu kini berada di tangan Jokowi. Namun, kata Hendrik, yang terjadi, Jokowi justru melempar bola tersebut ke publik dengan mempersilakan mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi.

Padahal, Jokowi punya kewenangan penuh untuk membatalkan undang-undang tersebut.

"Sebagai kepala negara dia punya kesempatan, misal, memaksa ajukan surat presiden ke Kemenkumham untuk ajukan revisi terhadap pasal yang kontroversi," kata Hendrik.

Selain itu, jika Jokowi menganggap keadaan tersebut genting dan mendesak, ia berhak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atas UU MD3.

Baca juga: UU MD3 Sudah Diberi Nomor, Menkumham Persilakan Masyarakat Gugat

Hendrik menilai, pengesahan undang-undang itu tak terlepas dari kesalahan pemerintah. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hadir dalam rapat pembahasan tanpa mengajukan penolakan atas pasal-pasal yang memproteksi anggota Dewan.

Hal tersebut berseberangan dengan sikap Jokowi saat ini. Hendrik menduga, ada komunikasi dan koordinasi yang tidak beres di imternal pemerintah.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penantian Panjang Etty Toyib Bebas dari Hukuman Mati di Arab Saudi...

Penantian Panjang Etty Toyib Bebas dari Hukuman Mati di Arab Saudi...

Nasional
Ketua Gugus Tugas: Covid-19 seperti Malaikat Pencabut Nyawa bagi Kelompok Rentan

Ketua Gugus Tugas: Covid-19 seperti Malaikat Pencabut Nyawa bagi Kelompok Rentan

Nasional
64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X