Soal UU MD3, Presiden Seharusnya Jangan Hanya Tak Mau Tanda Tangan

Kompas.com - 15/03/2018, 16:19 WIB
Manajer advokasi Yappika Hendrik Rosdinar dalam diskusi di Jakarta, Kamis (16/3/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAManajer advokasi Yappika Hendrik Rosdinar dalam diskusi di Jakarta, Kamis (16/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Advokasi Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) Hendrik Rosdinar menilai, seharusnya penolakan Presiden Joko Widodo terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DRPD (UU MD3) dilakukan dengan cara yang lebih tegas.

Menurut Hendrik, Presiden jangan hanya menolak menandatangani lembar pengesahan dan terlihat seperti lepas tangan. 

"Seharusnya melakukan langkah yang lebih pasti bisa menunjukkan bahwa Presiden menunjukkan keberpihakan pada masyarakat. Tidak hanya ngambek tidak mau tanda tangan," ujar Hendrik dalam diskusi di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (15/3/2018).

Baca juga: PPP: Sesuai UU MD3, Cak Imin Tak Berhak Jabat Wakil Ketua MPR

Hendrik mengatakan, apa yang Jokowi lakukan saat ini tidak cukup mewakili sikap penolakan rakyat.

Sebab, "bola panas" itu kini berada di tangan Jokowi. Namun, kata Hendrik, yang terjadi, Jokowi justru melempar bola tersebut ke publik dengan mempersilakan mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi.

Padahal, Jokowi punya kewenangan penuh untuk membatalkan undang-undang tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sebagai kepala negara dia punya kesempatan, misal, memaksa ajukan surat presiden ke Kemenkumham untuk ajukan revisi terhadap pasal yang kontroversi," kata Hendrik.

Selain itu, jika Jokowi menganggap keadaan tersebut genting dan mendesak, ia berhak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atas UU MD3.

Baca juga: UU MD3 Sudah Diberi Nomor, Menkumham Persilakan Masyarakat Gugat

Hendrik menilai, pengesahan undang-undang itu tak terlepas dari kesalahan pemerintah. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hadir dalam rapat pembahasan tanpa mengajukan penolakan atas pasal-pasal yang memproteksi anggota Dewan.

Hal tersebut berseberangan dengan sikap Jokowi saat ini. Hendrik menduga, ada komunikasi dan koordinasi yang tidak beres di imternal pemerintah.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Orde Baru Tuding PRD Salah Satu Penyebab Kerusuhan 27 Juli 1996

Ketika Orde Baru Tuding PRD Salah Satu Penyebab Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Nasional
Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Nasional
Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Nasional
Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Nasional
Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Nasional
Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X