Wiranto Tak Minta Pandangan Presiden Sebelum Sampaikan Imbauan untuk KPK

Kompas.com - 15/03/2018, 17:39 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (2/3/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAMenteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (2/3/2018)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengakui dirinya tidak meminta pandangan Presiden Joko Widodo sebelum mengeluarkan imbauan agar Komisi Pemberantasan Korupsi menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah.

"Tidak semuanya harus petunjuk Presiden, harus keputusan Presiden," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

"Ini apa gunanya para menteri kalau semuanya Presiden. Presiden sudah banyak tugasnya," tambah Wiranto.

Kendati demikian, Wiranto menegaskan, imbauan agar KPK menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah bukan inisiatif atau keputusannya pribadi.


Menurut dia, imbauan itu ia keluarkan berdasarkan hasil rapat bersama dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

(Baca juga: Wiranto: Kalau KPK Tak Mau Tunda Penetapan Tersangka, Silakan)

Selain itu, hadir juga dalam rapat saat itu Kapolri, Panglima TNI, Menteri Hukum dan HAM, serta Mendagri.

"Ini, kan, hasil rapat koordinasi. Yang penting kami laporkan kepada Presiden adalah ada langkah sistematis dari penyelenggara pemilu, yakni KPU yang dikoordinasikan dengan fasilitator pemilu yakni pemerintah, untuk bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan," kata Wiranto.

Wiranto menegaskan bahwa imbauan kepada KPK itu ia sampaikan berdasarkan arahan Presiden yang ingin Pemilihan Kepala Daerah ini dapat dilaksanakan dengan aman, tertib, lancar, dan sukses.

(Baca juga: Jokowi: Silakan Tanya Pak Wiranto, yang Saya Tahu KPK Itu Independen)

Selain itu, kata Wiranto, Presiden juga tidak ingin pilkada justru menjadi momok atau ancaman gangguan keterlibatan di masyarakat.

"Ini arahan Presiden. Dari arahan itu kami mencoba menyusun rencana yang baik, mengoordinasikan dengan baik," kata Wiranto.

Wiranto sebelumnya mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak dan dianggap mengintervensi KPK.

KPK menyatakan menolak mengikuti permintaan dari pemerintah tersebut.

Sementara Presiden Jokowi enggan berkomentar saat ditanya soal pernyataan Wiranto itu. Presiden hanya menegaskan bahwa KPK adalah lembaga yang independen.

Kompas TV KPK bahkan menyatakan sudah ada satu lagi calon kepala daerah yang jadi tersangka.


Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X