PKB Minta PPP Legawa Meski Tak Dapat Kursi Pimpinan MPR

Kompas.com - 15/03/2018, 17:17 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Syamsurizal meminta Partai Persatuan Pembanguan tak membuat gaduh perihal penambahan kursi pimpinan MPR sebagai imbas pengesahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hal itu disampaikan Cucun menanggapi pernyataan Sekjen PPP Arsul Sani yang menyatakan PKB tak layak mendapat kursi wakil ketua MPR, karena tidak berada di urutan keenam dalam perolehan suara di pemilu.

Sebab, menurut Arsul, UU MD3 mengatur pemberian kursi pimpinan MPR kepada partai dengan perolehan suara terbanyak kesatu, ketiga, dan keenam. Menurut Arsul, PKB berada pada urutan kelima dalam perolehan suara, sehingga tak bisa menduduki kursi tersebut.

Menurut Cucun, PPP sebenarnya juga menginginkan kursi wakil ketua MPR, namun tak berhasil mendapatkannya, lalu merasa kecewa. Karena itu, Cucun meminta Fraksi PPP menerima dengan lapang dada hasil pembahasan UU MD3.

"Terkait urusan itu, dia (PPP) juga sebetulnya menginginkan posisi itu, tetapi karena PPP kan perolehannya juga di bawah PKS kan. Apa pun, mau dibolak-balik, ya tetap. Jadi enggak masuk," kata Cucun saat dihubungi, Kamis (15/3/2018).

(Baca juga: PPP: Sesuai UU MD3, Cak Imin Tak Berhak Jabat Wakil Ketua MPR)

Ia mengatakan, Badan Legislasi DPR tak mungkin salah dalam menyusun redaksional undang-undang.

Mengenai aturan dalam UU MD3 yang berbunyi, pimpinan MPR diperuntukkan bagi partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR urutan kesatu, ketiga, dan keenam, Cucun memaknai frase tersebut dengan perolehan kursi di DPR.

Jika dilihat berdasarkan perolehan kursi DPR, PKB memang menempati urutan keenam, sedangkan berdasarkan perolehan suara menempati urutan kelima. Dengan demikian, menurut Cucun PKB tetap layak menjabat Wakil Ketua DPR berdasarkan UU MD3.

Ia juga membantah adanya kesalahpahaman di internal PKB dalam menyusun UU MD3. Sebab, menurut Cucun, frase tersebut juga bisa dimaknai dengan perolehan kursi di DPR sehingga tak ada masalah.

"Kami mengingatkan Pak Arsul jangan menambah bikin gaduh. Pak Sekjen ini kan harus sudah sekelas sekjen, pimpinan di elit partai harus bisa bersikap negarawan, legawa," ujar Cucun.

"Terkait jabatan, kami ini enggak ambisi, enggak ngotot-ngotot. Itu kan sudah haknya. Kalau sudah haknya kami kan tidak memungkiri ya kalau semua ini semua kan hasil bagaimana pada saat itu (pembahasan)," kata dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X