"Biar Masyarakat yang Memilih Peserta Pilkada yang Baik atau Tidak"

Kompas.com - 15/03/2018, 12:36 WIB
Komisioner KPU RI Hasyim Asyari ketika ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (2/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKomisioner KPU RI Hasyim Asyari ketika ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (2/3/2018).
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menganggap usulan agar pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengganti peserta pilkada yang tersangkut kasus pidana tak perlu dipenuhi.

Komisioner KPU RI Hasyim Asyari beranggapan, biarlah nanti masyarakat yang memilih, mana calon yang dianggap "bersih" dan layak dipilih sebagai kepala daerahnya.

Karena itu, calon kepala daerah peserta pilkada yang berstatus tersangka tak perlu diganti, sesuai aturan dalam UU Pilkada saat ini.

"Dalam pandangan kami, calon ini kan dipilih rakyat secara langsung. Jadi saya kira biar masyarakat, rakyat pemilih yang menentukan mana yang calon kepala daerah yang baik dan tidak," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

(Baca juga: Ketua KPK: Bayangkan, Sudah Tersangka, tetapi Dilantik Jadi Kepala Daerah)

Di sisi lain, kata Hasyim, penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada peserta pilkada juga menjadi peringatan kepada partai politik pengusungnya.

Dengan demikian, partai politik tak asal mencari sosok yang diusungnya di kemudian hari.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini menjadi pelajaran parpol, supaya ketika mencalonkan orang betul-betul orang yang punya kualifikasi bagus benar dalam pandangan normal," kata Hasyim.

"Jadi tidak hanya bedasarkan survei popularitas, elektabilitas dan tidak memperhatikan rekam jejak. Ini menjadi tantangan parpol mencalonkan yang bersangkutan," ujar dia.

(Baca juga: KPK: Penetapan Tersangka Peserta Pilkada Dilakukan agar Rakyat Tahu)

Hasyim juga menerangkan, dalam pandangan KPU dan sesuai UU Pilkada, calon yang menjadi tersangka dan kemudian ditahan pada prinsipnya tak menggugurkan statusnya sebagai peserta.

Pilkada, menurut Hasyim, dapat terus berjalan meski, dan peserta tidak perlu diganti meski tersangkut kasus pidana.

"Satu-satunya alasan bisa diganti adalah dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia, seperti yang terjadi pada Wagub Kalimantan Timur, itu kan diganti. Tapi kalau kena masalah hukum tidak bisa diganti," kata dia.

Kompas TV Penegasan KPK bertentangan dengan imbauan Menko Polhukam yang meminta penetapan tersangka ditunda hingga pelaksanaan pilkada selesai.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.