Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/03/2018, 08:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat media sosial, Nukman Lutfi, memprediksi Pemilu 2019 juga akan diwarnai konten-konten negatif di media sosial. Tim sukses pasangan calon seolah berlomba membuat kampanye negatif terhadap lawan politiknya.

Menurut Nukman, kampanye negatif diperbolehkan di media sosial asal memperhatikan sejumlah hal.

"Tidak apa-apa, (kampanye negatif) itu bagus. Calon yang baru itu bisa membuat petahana keliatan buruk. Asal, posisinya fakta," ujar Nukman saat ditemui seusai diskusi di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

(Baca juga: Bawaslu Ungkap 425 Kasus Dugaan Pelibatan ASN dan TNI/Polri pada Kampanye Pilkada)

Nukman mengatakan, yang dilarang adalah kampanye hitam, yakni menyebarkan konten bernada ujaran kebencian dan hoaks.

Sementara kampanye negatif merupakan suatu hal yang dianggap buruk dari kandidat lawan, tetapi berdasarkan fakta yang ada.

Para calon pemimpin baru bisa memanfaatkan kampanye negatif untuk menjatuhkan lawan politik.

Sementara itu, kata dia, calon petahana dapat menggunakan kampanye positif agar kembali terpilih.

"Cara yang benar adalah meningkatkan awareness mengenai apa yang sudah dikerjakan," kata Nukman.

Calon tersebut dapat mengampanyekan kinerja mereka selama menjabat di periode sebelumnya.

Mereka bisa menonjolkan apa yang dapat dicapai selama beberapa tahun ke belakang sehingga masyarakat menilai dari apa yang sudah dihasilkan ketimbang rumor mengenai calon tersebut.

"Publik akan memilih ulang atas apa yang sudah dilakukan, bukan dalam persepsi dia siapa," kata Nukman.

(Baca juga: BIN: 60 Persen Konten Media Sosial adalah Informasi Hoaks)

"Dengan catatan, kinerjanya memuasakan. Kalau memuaskan, banyak konten yang bisa digunakan untuk kampanye positif," lanjutnya.

Untuk Pilpres 2019, jika Joko Widodo kembali head to head dengan Prabowo Subianto, peta kampanye di media sosial diprediksi akan mirip dengan Pilpres 2014. Namun, variasinya akan sedikit berbeda.

Jika dulu kampanye di media sosial marak di Twitter dan Facebook, kini juga bergeser ke Instagram dan WhatsApp.

"Pihak yang berkepentingan di bidang politik, mereka tidak cukup main di FB atau Twitter karena pengin mendapat anak muda, pemilih pemula yang harus dipengaruhi," kata Nukman.

Intinya, kata Nukman, pola kampanye di media sosial tidak ada perubahan sama sekali antara 2014 dan 2019. Nantinya akan banyak konten negatif yang menjelekkan lawan politik.

"Sambil disisipi kampanye hitam yang bukan fakta, tetapi dijadikan dan digoreng seolah fakta. Itu akan terulang lagi di 2019," kata Nukman.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini!
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Nasional
Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Tersedot untuk Rapat

Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Tersedot untuk Rapat

Nasional
Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Nasional
Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Nasional
'DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah...'

"DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah..."

Nasional
Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta 'Lockdown'

Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta "Lockdown"

Nasional
Erick Thohir Diklaim sebagai Kandidat Cawapres Terkuat PAN

Erick Thohir Diklaim sebagai Kandidat Cawapres Terkuat PAN

Nasional
Kompolnas Pasrah, Keluarga Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Dipersilakan Praperadilan

Kompolnas Pasrah, Keluarga Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Dipersilakan Praperadilan

Nasional
Kompolnas Sudah Klarifikasi Penyidik Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak, Ini Hasilnya

Kompolnas Sudah Klarifikasi Penyidik Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak, Ini Hasilnya

Nasional
Ditanya Peluang Erick Thohir Gabung PAN, Zulhas: Setiap Hari Sama Saya Terus

Ditanya Peluang Erick Thohir Gabung PAN, Zulhas: Setiap Hari Sama Saya Terus

Nasional
Selain Jokowi, Megawati Juga Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Selain Jokowi, Megawati Juga Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Nasional
DPW Nasdem Akan Usulkan Sejumlah Kader sebagai Cagub DKI, Termasuk Ahmad Sahroni

DPW Nasdem Akan Usulkan Sejumlah Kader sebagai Cagub DKI, Termasuk Ahmad Sahroni

Nasional
Substansi Putusan MK Berubah, Pakar Sebut Versi Pembacaan Hakim di Sidang yang Berlaku

Substansi Putusan MK Berubah, Pakar Sebut Versi Pembacaan Hakim di Sidang yang Berlaku

Nasional
Pakar Nilai Berubahnya Substansi Putusan MK Pelanggaran, Harus Diusut

Pakar Nilai Berubahnya Substansi Putusan MK Pelanggaran, Harus Diusut

Nasional
ICW Sebut Usul Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diperiksa Kemunduran

ICW Sebut Usul Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diperiksa Kemunduran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.