KPK dan Pemerintah Dinilai Salah Kaprah soal Proses Hukum Calon Kepala Daerah - Kompas.com

KPK dan Pemerintah Dinilai Salah Kaprah soal Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 14/03/2018, 23:10 WIB
Menko Polhukam Wiranto bersama Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan  di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018)Kompas.com/YOGA SUKMANA Menko Polhukam Wiranto bersama Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Totok Yuliyanto berpendapat, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo dan Menko Polhukam Wiranto sama-sama mengeluarkan pernyataan yang salah terkait proses hukum calon kepala daerah pada masa Pilkada Serentak 2018.

Totok menilai, pernyataan keduanya bertentangan dengan konstitusi dan komitmen anti-korupsi.

"PBHI menolak dengan tegas kedua sikap dan pernyataan yang sesat pikir dan salah kaprah tersebut," ujar Totok melalui keterangan tertulisnya, Rabu (14/3/2018).

Totok menjelaskan, pernyataan Agus Rahardjo yang mengungkap adanya beberapa calon yang maju pada Pilkada 2018 akan menjadi tersangka, berpotensi menimbulkan persepsi yang salah.

Baca juga: Tito Tegaskan Polri Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Pernyataan ini, kata Totok, mengundang imajinasi liar publik bahwa ada nuansa “percepatan” proses hukum yang dipaksakan.

Ia menekankan, hukum tidak dapat dipengaruhi oleh sesuatu apapun termasuk percepatan atau penundaan penetapan tersangka korupsi.

"KPK sebagai penegak hukum dengan kewenangan pro justitia dalam kerangka fungsi yudikatif, tidak dapat beropini tentang potensi dan hanya bisa berproses hukum," kata Totok.

Di sisi lain, Totok juga mengkritik pernyataan Wiranto mengimbau agar KPK menunda penetapan tersangka calon kepala daerah yang sudah diumumkan oleh KPUD, demi kestabilan penyelenggaraan Pemilu dan menghindari konflik pendukung pasangan calon.

Baca juga: Penegak Hukum Diminta Tetap Tindak Calon Kepala Daerah yang Korup

Menurut Totok, pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi politik terhadap hukum.

Pemerintah terkesan mengutamakan proses politik pilkada dan mengesampingkan proses hukum pemberantasan korupsi.

"Yang disampaikan Menkopolhukam Wiranto sebagai representasi dari kekuasaan politik eksekutif bertentangan dengan komitmen negara dalam pemberantasan korupsi sekaligus melanggar," kata Totok.

Kompas TV Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan, sudah menetapkan 1 lagi calon kepala daerah menjadi tersangka.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Close Ads X