Jokowi Akui Tak Dapat Laporan soal Pasal Kontroversial dalam UU MD3

Kompas.com - 14/03/2018, 18:13 WIB
Presiden Joko Widodo mengunjungi pondok pesantren An Nawawi di Balaraja, Serang, Banten, Rabu (14/3/2018). KOMPAS.com/IHSANUDDINPresiden Joko Widodo mengunjungi pondok pesantren An Nawawi di Balaraja, Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

SERANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa dia tidak mendapatkan laporan soal adanya sejumlah pasal kontroversial dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3).

Akibatnya, Jokowi baru mengetahui soal adanya pasal-pasal kontroversial setelah undang-undang tersebut disahkan bersama antara DPR dan pemerintah.

"Karena situasi. Saya kira situasi di DPR saat itu memang kan permintaan pasal-pasal itu kan banyak sekali. Dan menteri memang sama sekali tidak melaporkan ke saya," kata Jokowi kepada wartawan di Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).

"Sehingga Pak Menkumham ( Yasonna Laoly) menyampaikan ke saya bahwa, 'Pak, itu sudah kita potong lebih dari 75 persen'. Jadi memang dinamika di DPR kan sangat panjang dan sangat cepat sekali," ujar dia.

(Baca juga: Tangkap Keresahan soal UU MD3, Jokowi Tetap Enggan Terbitkan Perppu)

Saat ditanya apakah ia memberikan teguran kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jokowi tidak menjawab. Ia hanya kembali menjelaskan bahwa dinamika pembahasan UU MD3 antara DPR dan pemerintah berlangsung sangat cepat.

"Saya menyadari situasi di sana memang sangat dinamis dan sangat cepat sekali dan tidak memungkinkan menteri telepon ke saya," kata Jokowi.

"Dan pada saat berusaha untuk menelepon tapi memang, saya enggak tahu, saya pada posisi yang tidak mungkin untuk menerima itu," ujarnya.

Jokowi mengaku bahwa dia menangkap keresahan masyarakat atas sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3. Oleh karena itulah, Jokowi menunjukkan sikap untuk tidak menandatangani lembar pengesahan UU MD3 meski hal tersebut tidak berdampak apa pun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang akan otomatis berlaku 30 hari setelah disahkan di rapat paripurna meski tidak ditandatangani oleh Presiden.

"Kenapa saya tidak tandatangani, saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat," kata Jokowi.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X