Disinggung soal Kasus Novel Baswedan Saat Rapat Komisi III, Ini Jawaban Polri

Kompas.com - 14/03/2018, 18:12 WIB
Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP)  dengan Polri di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKomisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polri di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan sempat menyinggung soal upaya penyelesaian kasus penyiraman air keras yang dialami oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan Kepolisian RI.

Rapat berlangsung di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Dalam rapat tersebut, hadir Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian dan sejumlah pejabat tinggi Polri, termasuk Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis.

Baca juga: Novel Ungkap Pernah Ada Teror kepada Pegawai KPK Lain, Ini Respons KPK

Menjawab soal itu, Tito mengatakan, proses pengusutan pelaku penyerang Novel telah mengerucut pada tiga orang.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (31/1/2018).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (31/1/2018).
Pihak Polda Metro Jaya sudah menyebarkan sketsa wajah yang diduga sebagai pelaku.

"Sebenarnya sudah mengerucut ke tiga orang. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang ada di TKP (tempat kejadian perkara). Tiga orang sudah disampaikan ke publik sketsanya," ujar Tito.

Tito memastikan proses penyelidikan masih tetap berjalan. 

Baca juga: Rapat dengan Kapolri, Anggota Komisi III Singgung Kasus Novel Baswedan

Ia mengatakan, proses penyelidikan diawasi secara ketat oleh pengawas internal dari Irwasum (Inspektur Pengawas Umum) dan Kadiv Propam (Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan).

Selain itu, secara eksternal, penyidik juga diawasi oleh Kompolnas dan Ombudsman RI.

"Pengawasan internal juga dilakukan di Mabes Polri. Ada Kompolnas dan Ombudsman sebagai pengawas eksternal. Sekarang ada tim Pemantau dari Komnas HAM," kata Tito.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Nasional
Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X