Bawaslu Temukan 1 Juta Pemilih Pilkada Belum Punya E-KTP, Ini Respons Kemendagri - Kompas.com

Bawaslu Temukan 1 Juta Pemilih Pilkada Belum Punya E-KTP, Ini Respons Kemendagri

Kompas.com - 14/03/2018, 12:52 WIB
Petugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip. 
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Petugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan ada 1.025.577 pemilih pada Pilkada Serentak 2018 yang belum memiliki e-KTP dan surat keterangan (Suket) tersebar di 17 provinsi se-Indonesia.

Menanggapi temuan tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan layanan jemput bola bagi para pemilih tersebut.

Apalagi, para pemilih yang belum dapat e-KTP itu sudah masuk dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

"Kami jemput bola dan mendorong masyarakat untuk perekaman di kecamatan atau Dinas Dukcapil. Kalau masyarakat pasif kami juga tidak bisa apa-apa," kata Zudan melalui pesan singkatnya, Rabu (14/3/2018).

(Baca juga : Temuan Bawaslu, 1 Juta Pemilih Pilkada 2018 Belum Punya E-KTP)

Menurut Zudan, saat ini, di tiap kabupaten di seluruh wilayah Indonesia telah dibentuk tim untuk mengoptimalkan layanan jemput bola tersebut.

"Tiap kabupaten kami bentuk beberapa tim untuk jemput bola (perekaman e-KTP)," kata dia.

Zudan menambahkan, saat ini masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP adalah dari kalangan pemilih pemula. Meski demikian, para pemilih pemula tersebut telah semuanya masuk DP4.

"Maka kami fokus ke SMA-SMA. Hak pilihnya sudah kami akomodasikan dalam DP4. Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang banyak pemilih pemulanya," kata dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Arief M Eddie juga meminta masyarakat proaktif.

(Baca juga : Bawaslu: 547.144 Pemilih Pilkada di 15 Provinsi Belum Dilakukan Coklit)

Sebab, dukungan aktif masyarakat akan mempercepat layanan data kependudukan seperti e-KTP.

Soal ketersediaan blanko e-KTP, Arief menjamin, jumlahnya cukup. Saat ini, kata dia, yang perlu untuk terus didorong adalah peran aktif masyarakat untuk segera merekam datanya.

"Kami, Ditjen Dukcapil sudah pro aktif. Blanko tersedia dan mencukupi. Sampai sekarang perekaman data warga yang belum merekam jalan terus. Tapi masyarakat juga harus proaktif datang," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu RI menemukan ada 1.025.577 pemilih pada Pilkada Serentak 2018 yang belum memiliki e-KTP dan surat keterangan (Suket).

Angka ini didapatkan Bawaslu setelah melakukan pengawasan di 17 provinsi se-Indonesia.

"Tentu data ini masih bisa bergerak. Kemampuan kami (terbatas) tidak bisa menjangkau semuanya," kata Anggota Bawaslu M Afifuddin, di Kantor di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Bawaslu membeberkan temuannya tersebut, misalnya di Bengkulu ada 797 pemilih, Bangka Belitung 7.137 pemilih, Jawa Barat 2,766 pemilih, Jawa Tengah 273.895 pemilih, dan Banten 2.655 pemilih.

Sementara, di Kalimantan Selatan 33.123 pemilih, Kalimantan Timur 50.046 pemilih, Gorontalo 5.456 pemilih, Maluku 10.558 pemilih, Maluku Utara 32.858 Pemilih, Sulawesi Tenggara 76.732 pemilih.

Selanjutnya, di Sulawesi Utara 12.101 pemilih, Sulawesi Barat 21.854 pemilih, Kalimantan Barat 7.885 pemilih, Sulasewi Selatan 49.885 pemilih, dan Riau 51.397 pemilih.

Meski demikian, para pemilih yang belum memiliki e-KTP tersebut masih bisa menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni mendatang. Akan tetapi, mereka harus mengantongi suket sebagai pengganti e-KTP.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Regional
Antisipasi 'Serangan Fajar' di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Antisipasi "Serangan Fajar" di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Nasional
'Baju Kertasku', Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

"Baju Kertasku", Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Regional
Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Regional
Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Regional
Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Internasional
Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil 'Crane' 48 Ton Ditemukan di Mesir

Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil "Crane" 48 Ton Ditemukan di Mesir

Internasional
Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Regional
SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

Nasional
Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Megapolitan
Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Regional
Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Nasional
Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Regional
Urai Kepadatan Arus Balik, 'Contraflow' di Tol Cikampek Diperpanjang

Urai Kepadatan Arus Balik, "Contraflow" di Tol Cikampek Diperpanjang

Megapolitan

Close Ads X