Hakim Kembali Ditangkap, Dasar Bebal! - Kompas.com

Hakim Kembali Ditangkap, Dasar Bebal!

Kompas.com - 14/03/2018, 12:38 WIB
IlustrasiDaily Mail Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, nilai suap yang menjerat hakim Pengadilan Negeri Tangerang terbilang kecil dibandingkan dengan gajinya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya penghasilan bukan faktor utama korupsi bisa terjadi.

Ia menilai, korupsi dan suap seolah sudah menjadi budaya yang mengakar di dunia peradilan. Padahal, sudah banyak contoh oknum peradilan yang terciduk karena korupsi.

"Ini sangat memprihatinkan. Istilah sehari-hari bisa disebut bebal," ujar Fickar melalui keterangan tertulis, Rabu (14/3/2017), menanggapi operasi tangkap tangan KPK di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten.

(Baca juga : Kronologi OTT Hakim dan Panitera PN Tangerang)

Fickar mengatakan, Mahkamah Agung sudah mengerahkan berbagai upaya untuk mencegah para hakimnya untuk korupsi.

Gaji hakim sudah besar. Aaturan yang dibuat juga ketat. Ada pula sistem pelayanan terpadu untuk menghindari adanya potensi penyelewengan.

"Sudah berusaha diperbaiki di segala sektor, tetapi manusianya sudah bebal, tidak bisa berubah dan selalu mengulangi perbuatan negatif ini terus menerus, berulang, dan meregenerasi dengan lancar," kata Fickar.

Menurut Fickar, untuk kasus-kasus yang menarik perhatian publik biasanya lebih sulit melakukan cawe-cawe hakim dengan pihak yang berperkara.

(Baca juga : Ekspresi Hakim dan Panitera Pengganti PN Tangerang Saat Ditahan KPK)

Sementara kasus yang ditangani hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri merupakan kasus perdata.

Kasus tersebut, kata dia, kurang diperhatikan masyarakat sehingga dengan bebas melakukan suap menyuap tanpa terpantau masyarakat atau media.

"Yang ironis justru banyak dilakukan oleh hakim-hakim senior yang menjelang pensiun," kata Fickar.

Putusan yang akhirnya dibuat hakim pascamenerima suap justru menyebabkan raibnya aset negara karena kasus perdata itu.

Dengan modus perdata, melalui perjanjian, joint venture, sewa dan penguasaan aset, tidak sedikit pihak swasta justru menguasai aset negara melalui putusan pengadilan yang hakimnya menerima suap.

Fickar mengatakan, banyak aset negara BUMN yang raib tak terselamatkan. Ia menyebutkan, aset BUMN besar seperti Pertamina, Pelindo, KBN, dan PT Kereta Api Indonesia berpindah tangan karena putusan pengadilan.

Oleh karena itu, ia meminta Kementerian BUMN mengawasi jangan sampai modus investasi menggerogoti pemilikan aset negara oleh swasta.

"Karena itu seharusnya ada perhatian lebih dari Kementrian BUMN untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi ulang aset-aset negara yang dikuasai," kata Fickar.

Mahkamah Agung juga diminta lebih peka. Menurut Fickar, untuk memusnahkan budaya koruptif di lembaga peradilan, tidak cukup dengan hanya menciptakan sistem pengawasan yang ketat.

Di balik sistem tersebut, kata dia, tetap pengendalinya adalah manusia.

Dari sisi pendapatan, gaji para hakim sudah cukup memadai sehingga kebutuhannya sehari-hari tercukupi.

"Tetapi bagaimana dengan menghilangkan penyebab korupsi karena keserakahan, harus menjadi perhatian khusus MA," kata Fickar.

(Baca juga : Mahkamah Agung Sesalkan Perbuatan Hakim dan Panitera PN Tangerang yang Kena OTT KPK)

MA menyesalkan

Mahkamah Agung menyesalkan perbuatan hakim Wahyu Widya Nurfitri dan panitera pengganti pada PN Tangerang Tuti Atika yang terlibat kasus dugaan suap.

"Perisitwa ini sangat disesalkan oleh lembaga Mahkamah Agung," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi, dalam jumpa pers bersama KPK, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Padahal, lanjut Suhadi, MA sedang melakukan reformasi peradilan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Ia mengatakan, sudah banyak regulasi yang dibuat MA untuk mencegah aparaturnya melakukan perbuatan menyimpang, antara lain lewat Peraturan Mahakamah Agung Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016.

Perma nomor 7 yakni tentang penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Sedangkan Perma nomor 8 pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Perma nomor 9 mengatur tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Aturan tersebut, kata Suhadi, membuka kesempatan masyarakat untuk melaporkan aparatur pengadilan yang menyimpang.

Suhadi mengatakan, ada pula Maklumat MA Nomor 1 Tahun 2017 yang menegaskan tidak ada toleransi bagi aparatur pengadilan yang melakukan pelanggaran.

Kompas TV Hanya 20 persen dari rekomendasi KY yang dijalankan oleh MA.


Komentar

Terkini Lainnya

Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Regional
Antisipasi 'Serangan Fajar' di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Antisipasi "Serangan Fajar" di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Nasional
'Baju Kertasku', Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

"Baju Kertasku", Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Regional
Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Regional
Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Regional
Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Internasional
Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil 'Crane' 48 Ton Ditemukan di Mesir

Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil "Crane" 48 Ton Ditemukan di Mesir

Internasional
Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Regional
SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

Nasional
Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Megapolitan
Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Regional
Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Nasional
Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Regional
Urai Kepadatan Arus Balik, 'Contraflow' di Tol Cikampek Diperpanjang

Urai Kepadatan Arus Balik, "Contraflow" di Tol Cikampek Diperpanjang

Megapolitan

Close Ads X