Ketua KPK Sebut Sudah Tandatangani Sprindik Tersangka Peserta Pilkada - Kompas.com

Ketua KPK Sebut Sudah Tandatangani Sprindik Tersangka Peserta Pilkada

Kompas.com - 14/03/2018, 11:42 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan paparan capaian kinerja KPK pada 2017 di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12). KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp276,6 miliar melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari kasus tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta hibah barang rampasan, selain itu penyerapan anggaran sebesar Rp780,1 miliar atau sekitar 91,8 persen pada tahun 2017. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz/17ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan paparan capaian kinerja KPK pada 2017 di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12). KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp276,6 miliar melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari kasus tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta hibah barang rampasan, selain itu penyerapan anggaran sebesar Rp780,1 miliar atau sekitar 91,8 persen pada tahun 2017. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memastikan tidak akan memenuhi permintaan pemerintah untuk menunda penetapan tersangka peserta Pilkada Serentak 2018 dalam kasus korupsi.

Ketua KPK Agus Rahardjo bahkan mengaku sudah menandatangani satu surat perintah penyidikan atau sprindik atas calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

"Satu, tadi malam sudah (saya) tandatangani (sprindik)," ujar Agus Rahardjo di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (14/3/2018).

Ia menuturkan, KPK pasti akan segara mengumumkan nama calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka kasus korupsi. Namun, ia menutup rapat siapa calon kepala daerah tersebut.


(Baca juga: Mendagri: Penundaan Proses Hukum Peserta Pilkada 2018 Hanya Imbauan)

Agus juga mengatakan, ada kemungkian pengumuman tersangka tersebut menunggu sprindik lainnya. Artinya, tidak hanya satu nama tersangka yang akan diumumkan oleh KPK.

"Itu kan baru satu, ada beberapa. Mudah-mudahan mungkin dikumpulkan nanti (anak-nama tersangka)," kata dia.

Menurut Agus, penyelidikan yang diakukan oleh KPK kepada para calon kepala daerah sudah lama dilakukan. Dengan bukti yang dimiliki KPK, ia mengatakan bahwa status para calon kepala daerah tersebut akan naik jadi tersangka.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK untuk menunda penetapan tersangka calon kepala daerah.

Pemerintah khawatir penetapan tersangka calon kepala daerah akan membuat KPK dituduh berpolitik sebab saat ini pilkada sudah masuk tahap kampanye.

Selain itu, pemerintah menilai, penetapan tersangka calon kepala daerah akan memicu persoalan keamanan yang menganggu kelancaran jalannya pilkada.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Transaksi Narkoba di Depan Warkop, Pelaku Tempelkan Sabu pada Stiker Caleg

Transaksi Narkoba di Depan Warkop, Pelaku Tempelkan Sabu pada Stiker Caleg

Regional
Kemendagri Sebut Perekaman E-KTP Sudah Mencapai 97,21 Persen

Kemendagri Sebut Perekaman E-KTP Sudah Mencapai 97,21 Persen

Nasional
Kapal Motor Tenggelam di Sungai Kapuas, 1 Tewas dan 12 Hilang

Kapal Motor Tenggelam di Sungai Kapuas, 1 Tewas dan 12 Hilang

Regional
Gelombang di Perairan Talaud Capai 4 Meter, Nelayan Diimbau Hati-hati

Gelombang di Perairan Talaud Capai 4 Meter, Nelayan Diimbau Hati-hati

Regional
Percepat Perekaman E-KTP, Kemendagri Kirim Tim ke 5 Provinsi di Wilayah Timur

Percepat Perekaman E-KTP, Kemendagri Kirim Tim ke 5 Provinsi di Wilayah Timur

Nasional
5 Hari Pasca-operasi Bariatrik, Titi Wati Hanya Diizinkan Minum Susu Khusus

5 Hari Pasca-operasi Bariatrik, Titi Wati Hanya Diizinkan Minum Susu Khusus

Regional
Penjemput Wisatawan Pangandaran Dihadang Orang Tak Dikenal di Stasiun Banjar

Penjemput Wisatawan Pangandaran Dihadang Orang Tak Dikenal di Stasiun Banjar

Regional
Mendikbud: Akan Ada Simulasi Nasional Kebencanaan Secara Serempak

Mendikbud: Akan Ada Simulasi Nasional Kebencanaan Secara Serempak

Edukasi
Dua Biksu Thailand Tewas Ditembak di Kuil oleh Kelompok Bersenjata

Dua Biksu Thailand Tewas Ditembak di Kuil oleh Kelompok Bersenjata

Internasional
Di Depan Santri, Ma'ruf Sebut Dorongan Ulama Membuatnya Maju Jadi Cawapres

Di Depan Santri, Ma'ruf Sebut Dorongan Ulama Membuatnya Maju Jadi Cawapres

Nasional
Apakah Anak Perlu Belajar tentang 'Literasi Keuangan'?

Apakah Anak Perlu Belajar tentang "Literasi Keuangan"?

Edukasi
1.500 Surat Tilang Sudah Dikirim ke Pelanggar ETLE

1.500 Surat Tilang Sudah Dikirim ke Pelanggar ETLE

Megapolitan
Usai Kecelakaan, Pangeran Philip Menyetir Tidak Pakai Sabuk Pengaman

Usai Kecelakaan, Pangeran Philip Menyetir Tidak Pakai Sabuk Pengaman

Internasional
Ini Dia, Daftar Lembaga Beasiswa Belanda dari Dalam dan Luar Negeri

Ini Dia, Daftar Lembaga Beasiswa Belanda dari Dalam dan Luar Negeri

Edukasi
Bujuk PKL Mau Direlokasi, Pengelola Pasar Baru Bekasi Gratiskan Biaya Sewa Kios 6 Bulan

Bujuk PKL Mau Direlokasi, Pengelola Pasar Baru Bekasi Gratiskan Biaya Sewa Kios 6 Bulan

Megapolitan

Close Ads X