Utamakan Kepentingan Politik, Wiranto Dianggap Beri Contoh Buruk Bernegara - Kompas.com

Utamakan Kepentingan Politik, Wiranto Dianggap Beri Contoh Buruk Bernegara

Kompas.com - 14/03/2018, 09:23 WIB
Menko Polhukam Wiranto bersama Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan  di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018)Kompas.com/YOGA SUKMANA Menko Polhukam Wiranto bersama Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com — Permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto agar Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menunda rencana pengumuman tersangka korupsi peserta Pilkada 2018 dianggap sebagai contoh buruk praktik bernegara.

Alasannya, dalam negara hukum seperti di Indonesia, hukum adalah panglima yang harus selalu diutamakan dibandingkan dengan kepentingan apa pun, termasuk kepentingan politik seperti pilkada.

"Contoh praktik buruk bernegara yang menempatkan kepentingan politik di atas kepentingan hukum," kata Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono kepada Kompas.com, Rabu (14/3/2018). 

(Baca juga: KPK Tak Bisa Penuhi Permintaan Tunda Penetapan Tersangka Peserta Pilkada)

Pernyataan Wiranto tersebut juga dianggap muncul lantaran bias posisinya sebagai penyelenggara negara sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura yang rawan kepentingan politik.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono ketika ditemui di Jember, Jawa Timur, Jumat (10/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono ketika ditemui di Jember, Jawa Timur, Jumat (10/11/2017).

"Posisi Menko Polhukam yang juga dewan pembina partai politik tentu rawan menimbulkan konflik kepentingan. Mengingat dalam Pilkada 2018 ini parpolnya banyak terlibat mengusung atau mendukung calon kepala daerah," kata Bayu.

"Karena itu, permintaan menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah ini bisa ditafsirkan macam-macam oleh publik, termasuk tafsir adanya kepentingan-kepentingan tertentu," kata pakar hukum tata negara tersebut.

Tak hanya itu, kekhawatiran Wiranto bahwa akan ada politisasi dalam penetapan calon kepala daerah peserta pilkada sebagai tersangka kasus korupsi oleh lembaga anti-rasuah juga dinilai berlebihan.

Sebab, calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka pada dasanya punya sarana membela diri dalam waktu cepat dan singkat, yaitu melalui mekanisme praperadilan.

"Di mana jika memang dapat dibuktikan penetapan tersangka dianggap tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, hakim praperadilan dalam waktu yang singkat dapat membatalkan penetapan tersangka tersebut," kata Bayu.

(Baca juga: KPK Usul Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Ganti Peserta Pilkada yang Jadi Tersangka)

Polemik penetapan tersangka Pilkada 2018 bermula seusai Wiranto meminta KPK menunda rencana pengumuman tersangka korupsi peserta Pilkada 2018. Namun, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang justru menolak permintaan penundaan proses hukum tersebut.

Padahal, rencananya, pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan KPK pada pekan ini.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh pada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik.

Penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK juga dinilai akan berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari partai politik atau yang mewakili para pemilih.

(Baca juga: Minta KPK Tunda Proses Hukum, Wiranto Bisa Dijerat Pasal Obstruction of Justice)

Menanggapi usulan itu, Saut mengatakan lebih elegan jika pemerintah menerbitkan aturan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengganti peserta pilkada yang tersangkut kasus pidana ketimbang meminta proses hukumnya ditunda.

"Lebih elegan solusinya jika sebaiknya pemerintah membuat perppu pergantian calon terdaftar jika tersangkut pidana daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup, ada peristiwa pidananya," kata Saut lewat pesan singkat, Selasa (13/3/2018).

Saut mengatakan, menunda proses hukum justru berakibat tidak baik untuk angka indeks persepsi korupsi Indonesia.

Ia tidak sependapat jika penetapan tersangka peserta pilkada berpotensi mengganggu penyelenggaraan pesta demokrasi itu. Justru dengan memproses peserta pilkada yang punya persoalan hukum akan membantu rakyat memilih pemimpin yang bersih.


Terkini Lainnya

Dituduh Curi Uang Koperasi, Pria di Tangerang Dirantai 3 Hari

Dituduh Curi Uang Koperasi, Pria di Tangerang Dirantai 3 Hari

Megapolitan
PAN Akan Copot Ketua DPW Kalsel karena Dukung Jokowi-Ma'ruf

PAN Akan Copot Ketua DPW Kalsel karena Dukung Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Lawan Arah, Pengendara Motor Tewas Tertabrak KRL Jurusan Tangerang

Lawan Arah, Pengendara Motor Tewas Tertabrak KRL Jurusan Tangerang

Megapolitan
Hari Ini dalam Sejarah, Perlombaan Kapal Pesiar Pertama Digelar

Hari Ini dalam Sejarah, Perlombaan Kapal Pesiar Pertama Digelar

Internasional
Ayah Penganiaya Balita hingga Tewas Mengaku Dapat Bisikan Gaib

Ayah Penganiaya Balita hingga Tewas Mengaku Dapat Bisikan Gaib

Regional
Pengalihan Dukungan Pengurus PAN di Kalsel...

Pengalihan Dukungan Pengurus PAN di Kalsel...

Nasional
Diduga Kelelahan Saat Berenang, Seorang Bocah Hilang Terbawa Arus Sungai

Diduga Kelelahan Saat Berenang, Seorang Bocah Hilang Terbawa Arus Sungai

Regional
Teknologi sebagai Alternatif Kreatif Pembelajaran Siswa

Teknologi sebagai Alternatif Kreatif Pembelajaran Siswa

Edukasi
Terungkapnya Pencuri Spesialis 'Shower' Puluhan Juta Rupiah di Rumah Mewah

Terungkapnya Pencuri Spesialis "Shower" Puluhan Juta Rupiah di Rumah Mewah

Megapolitan
Rencana Pemindahan Posko Prabowo-Sandi ke Jateng Bukan Ancaman bagi Jokowi-Ma'ruf

Rencana Pemindahan Posko Prabowo-Sandi ke Jateng Bukan Ancaman bagi Jokowi-Ma'ruf

Regional
Turki Kecewa Saudi Tak Serahkan Pelaku Pembunuhan Khashoggi

Turki Kecewa Saudi Tak Serahkan Pelaku Pembunuhan Khashoggi

Internasional
Anggotanya Dipolisikan karena Dugaan Selingkuh, GP Ansor Jateng Siapkan Sanksi Jika Terbukti

Anggotanya Dipolisikan karena Dugaan Selingkuh, GP Ansor Jateng Siapkan Sanksi Jika Terbukti

Regional
Bermodal Rp 150.000, Perempuan Bandung Ini Pasarkan Sepatunya hingga Singapura

Bermodal Rp 150.000, Perempuan Bandung Ini Pasarkan Sepatunya hingga Singapura

Regional
Politisi PDI-P Minta Sandiaga Belajar dari Warga Jawa Tengah

Politisi PDI-P Minta Sandiaga Belajar dari Warga Jawa Tengah

Nasional
Malam Tahun Baru 2019, DKI Gelar Berbagai Hiburan hingga 'Car Free Night'

Malam Tahun Baru 2019, DKI Gelar Berbagai Hiburan hingga "Car Free Night"

Megapolitan

Close Ads X