Utamakan Kepentingan Politik, Wiranto Dianggap Beri Contoh Buruk Bernegara

JAKARTA, KOMPAS.com — Permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda rencana pengumuman tersangka korupsi peserta Pilkada 2018 dianggap sebagai contoh buruk praktik bernegara.

Alasannya, dalam negara hukum seperti di Indonesia, hukum adalah panglima yang harus selalu diutamakan dibandingkan dengan kepentingan apa pun, termasuk kepentingan politik seperti pilkada.

"Contoh praktik buruk bernegara yang menempatkan kepentingan politik di atas kepentingan hukum," kata Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono kepada Kompas.com, Rabu (14/3/2018). 

(Baca juga: KPK Tak Bisa Penuhi Permintaan Tunda Penetapan Tersangka Peserta Pilkada)

Pernyataan Wiranto tersebut juga dianggap muncul lantaran bias posisinya sebagai penyelenggara negara sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura yang rawan kepentingan politik.

KOMPAS.com/ MOH NADLIR Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono ketika ditemui di Jember, Jawa Timur, Jumat (10/11/2017).

"Posisi Menko Polhukam yang juga dewan pembina partai politik tentu rawan menimbulkan konflik kepentingan. Mengingat dalam Pilkada 2018 ini parpolnya banyak terlibat mengusung atau mendukung calon kepala daerah," kata Bayu.

"Karena itu, permintaan menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah ini bisa ditafsirkan macam-macam oleh publik, termasuk tafsir adanya kepentingan-kepentingan tertentu," kata pakar hukum tata negara tersebut.

Tak hanya itu, kekhawatiran Wiranto bahwa akan ada politisasi dalam penetapan calon kepala daerah peserta pilkada sebagai tersangka kasus korupsi oleh lembaga anti-rasuah juga dinilai berlebihan.

Sebab, calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka pada dasanya punya sarana membela diri dalam waktu cepat dan singkat, yaitu melalui mekanisme praperadilan.

"Di mana jika memang dapat dibuktikan penetapan tersangka dianggap tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, hakim praperadilan dalam waktu yang singkat dapat membatalkan penetapan tersangka tersebut," kata Bayu.

(Baca juga: KPK Usul Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Ganti Peserta Pilkada yang Jadi Tersangka)

Polemik penetapan tersangka Pilkada 2018 bermula seusai Wiranto meminta KPK menunda rencana pengumuman tersangka korupsi peserta Pilkada 2018. Namun, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang justru menolak permintaan penundaan proses hukum tersebut.

Padahal, rencananya, pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan KPK pada pekan ini.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh pada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik.

Penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK juga dinilai akan berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari partai politik atau yang mewakili para pemilih.

(Baca juga: Minta KPK Tunda Proses Hukum, Wiranto Bisa Dijerat Pasal Obstruction of Justice)

Menanggapi usulan itu, Saut mengatakan lebih elegan jika pemerintah menerbitkan aturan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengganti peserta pilkada yang tersangkut kasus pidana ketimbang meminta proses hukumnya ditunda.

"Lebih elegan solusinya jika sebaiknya pemerintah membuat perppu pergantian calon terdaftar jika tersangkut pidana daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup, ada peristiwa pidananya," kata Saut lewat pesan singkat, Selasa (13/3/2018).

Saut mengatakan, menunda proses hukum justru berakibat tidak baik untuk angka indeks persepsi korupsi Indonesia.

Ia tidak sependapat jika penetapan tersangka peserta pilkada berpotensi mengganggu penyelenggaraan pesta demokrasi itu. Justru dengan memproses peserta pilkada yang punya persoalan hukum akan membantu rakyat memilih pemimpin yang bersih.