Kepada Komnas HAM, Novel Ungkap Penyiraman Air Keras Tak Hanya Terjadi Kepadanya

Kompas.com - 13/03/2018, 23:42 WIB
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Salasa (13/3/2018). Kompas.com/YOGA SUKMANAPenyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Salasa (13/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan tak banyak bicara setelah memberikan keterangan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) terkait kasus penyiraman air keras terhadapnya.

Keterangan lebih rinci disampaikan tim kuasa hukum Novel, Algifari Aqsa.

Algifari mengatakan, dalam pertemuan dengan Komnas HAM, Novel memberikan keterangan yang selama ini tidak terungkap ke publik.

"Tadi dijelaskan juga penyerangan kepada KPK dan institusi penyidik dan staf KPK tidak hanya 11 April 2017 lalu. Bahkan penyiraman air keras tidak hanya kepada kepada Mas Novel ternyata," ujar Akgifari di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Baca juga : Kata Novel Baswedan Setelah 7 Jam Beri Keterangan di Komnas HAM

Menurut Algifari, Novel mengungkapkan bahwa penyiraman air keras juga terjadi pada pegawai KPK lainnya. 

Ia menyebutkan, ada dua orang pegawai KPK yang disiram dengan air keras.

Penyerangan itu terjadi sebelum kasus penyiraman air keras kepada Novel terjadi. Namun, Algifari tidak bisa menyebut nama dua pegawai KPK karena alasan keamanan pegawai tersebut.

"Dua orang yang disiram air keras mobilnya, perusakan kepada barangnya terkait tugas-tugasnya di KPK ketika dia menyidik dan menyelidiki kasus-kasus yang terkait dengan orang kuat," kata dia.

Baca juga : Jika Penyerangan Novel Tak Diusut Tuntas, Pemerintah Akan Dipermalukan

Terkait detil peristiwa itu, Algifari mempersilakan wartawan untuk menanyakannya kepada KPK karena dua orang yang diserang dengan air keras adalah dua pegawai KPK.

Pasa kesempatan yang sama, kuasa hukum Novel lainnya, Yati Andriani meminta agar wartawan menanyakan kasus penyiraman air keras dua pegawai KPK itu kepada Kepolisian. Sebab ada beberapa kasus yang dilaporkan ke polisi, namun tidak tuntas penanganannya.

Novel sendiri berharap agar berbagai keterangan yang disampaikannya kepada Komnas HAM bisa membantu penyelesaian kasusnya.

Ia juga berharap, penyerangan dengan air keras kepada dirinya merupakan yang terakhir dan tidak membuat para pegawai KPK takut memberantas korupsi.

Kompas TV Berikut tiga berita terpopuler versi KompasTV hari ini.




Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X