Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Ungkap Awal Mula Kebijakan Memoratorium Pengemudi Taksi Online....

Kompas.com - 13/03/2018, 21:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bercerita pernah dihampiri beberapa pengemudi taksi online beberapa waktu lalu.

Para pengemudi menangis di depan Budi, mengeluhkan saat ini betapa sulitnya mencari penumpang lantaran jumlah pengemudi taksi online terlalu besar, sementara jumlah pelanggan tidak bertambah signifikan.

"Beberapa sopir nangis di depan saya, bilang, 'Pak saya itu sudah beli mobil, nyicil lagi. Gimana saya mau nyicil ? Saya untuk makan sehari-hari saja enggak cukup ya'," kata Budi saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Atas keluhan tersebut, Kemenhub menggelar survei kualitatif soal berapa jumlah ideal pengemudi taksi online. Survei pun menunjukkan jumlah pengemudi memang terlalu banyak sementara jumlah pengguna tidak naik signifikan.

Baca juga : Sampai Kapan Moratorium Driver Taksi Online?

"Seumpamanya di satu tempat ada 100 konsumen dan 10 orang sopir. Masing-masing kan berarti 10 pelanggan. Dia cukup, dapat satu hari Rp 300.000. Tapi sekarang ini yang 10 ini menjadi 50 atau 40 sehingga satu driver ini dapat cuma dua penumpang. Pendapatan tentunya kurang," papar Budi.

Oleh sebab itu, Kemenhub memutuskan untuk moratorium perekrutan pengemudi taksi online bagi seluruh penyedia jasa aplikasi.

"Sebenarnya esensinya ini kami mau melindungi driver taksi online supaya dia itu tetap untung. Kita boleh memberikan kemudahan sedemikian rupa untuk aplikator. Tapi kita juga harus melindungi masyarakat banyak," ujar Budi.

Baca juga : Ada Moratorium, Aplikator Taksi Online Dilarang Rekrut Sopir Baru

Saat ditanya apakah itu berarti pemerintah terlalu jauh melakukan intervensi kebijakan perusahaan penyedia jasa aplikasi , Budi membantahnya.

"Apa enggak kebalik? Apa selama ini enggak menguasai terlalu banyak mereka? Dan ini urusan rakyat kecil yang pendapatannya cuma lima juta, tiga juta dan orangnya ribuan loh. Jadi kita mesti equal," ujar Budi.

Dalam waktu sebulan ke depan, Kemenhub, perusahaan penyedia jasa aplikasi dan para pengemudi taksi online akan menggelar komunikasi satu sama lain untuk mencari solusi terbaik atas persoalan ini.

Kompas TV Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta merazia ojek online yang parkir sembarang tempat di wilayah Jakarta Pusat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com