Menhub Ungkap Awal Mula Kebijakan Memoratorium Pengemudi Taksi Online.... - Kompas.com

Menhub Ungkap Awal Mula Kebijakan Memoratorium Pengemudi Taksi Online....

Kompas.com - 13/03/2018, 21:53 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri lelang koleksi pribadi pejabat di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018).KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri lelang koleksi pribadi pejabat di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bercerita pernah dihampiri beberapa pengemudi taksi online beberapa waktu lalu.

Para pengemudi menangis di depan Budi, mengeluhkan saat ini betapa sulitnya mencari penumpang lantaran jumlah pengemudi taksi online terlalu besar, sementara jumlah pelanggan tidak bertambah signifikan.

"Beberapa sopir nangis di depan saya, bilang, 'Pak saya itu sudah beli mobil, nyicil lagi. Gimana saya mau nyicil ? Saya untuk makan sehari-hari saja enggak cukup ya'," kata Budi saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Atas keluhan tersebut, Kemenhub menggelar survei kualitatif soal berapa jumlah ideal pengemudi taksi online. Survei pun menunjukkan jumlah pengemudi memang terlalu banyak sementara jumlah pengguna tidak naik signifikan.

Baca juga : Sampai Kapan Moratorium Driver Taksi Online?

"Seumpamanya di satu tempat ada 100 konsumen dan 10 orang sopir. Masing-masing kan berarti 10 pelanggan. Dia cukup, dapat satu hari Rp 300.000. Tapi sekarang ini yang 10 ini menjadi 50 atau 40 sehingga satu driver ini dapat cuma dua penumpang. Pendapatan tentunya kurang," papar Budi.

Oleh sebab itu, Kemenhub memutuskan untuk moratorium perekrutan pengemudi taksi online bagi seluruh penyedia jasa aplikasi.

"Sebenarnya esensinya ini kami mau melindungi driver taksi online supaya dia itu tetap untung. Kita boleh memberikan kemudahan sedemikian rupa untuk aplikator. Tapi kita juga harus melindungi masyarakat banyak," ujar Budi.

Baca juga : Ada Moratorium, Aplikator Taksi Online Dilarang Rekrut Sopir Baru

Saat ditanya apakah itu berarti pemerintah terlalu jauh melakukan intervensi kebijakan perusahaan penyedia jasa aplikasi , Budi membantahnya.

"Apa enggak kebalik? Apa selama ini enggak menguasai terlalu banyak mereka? Dan ini urusan rakyat kecil yang pendapatannya cuma lima juta, tiga juta dan orangnya ribuan loh. Jadi kita mesti equal," ujar Budi.

Dalam waktu sebulan ke depan, Kemenhub, perusahaan penyedia jasa aplikasi dan para pengemudi taksi online akan menggelar komunikasi satu sama lain untuk mencari solusi terbaik atas persoalan ini.

Kompas TV Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta merazia ojek online yang parkir sembarang tempat di wilayah Jakarta Pusat.


Komentar

Close Ads X