Ketum PPP: Jokowi Butuh Cawapres yang Milenial dan Agamis

Kompas.com - 13/03/2018, 19:25 WIB
 Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy KOMPAS.com/Putra Prima Perdana. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menuturkan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dan pandangan para ulama untuk mencalonkan sosok cawapres pendamping Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Meski demikin, lanjut Romi, PPP telah menentukan kriteria yang cocok menjadi cawapres dengan berpijak pada kebutuhan Presiden Jokowi, yakni muda, milenials, intelektual dan agamis.

"Yang pasti dari PPP setelah konsultasi dengan Ketua Majelis Syariah Mbah Moen (KH Maimoen Zubair) memang hari ini untuk mencari figur yang tepat masih terus dilakukan. Tetapi kita mengerucut pada apa yang saya istilahkan persyaratan dari PPP," ujar Romahurmuziy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Baca juga : Jokowi: Makin Banyak Calon untuk Cawapres Makin Bagus


Berpijak kepada kebutuhan Presiden Jokowi ke depan, lanjut Romi, butuh sosok cawapres untuk memastikan narasi besar NKRI tetap dipelihara.

Kedua, memiliki sensitivitas terhadap dunia dan generasi milenial. Ketiga, pendamping Jokowi memiliki pengalaman sebagai pemimpin dan intelektual.

"Perlu punya intelektual artinya punya pengalaman, bukan ujug-ujug datang dari antah berantah lalu jadi pemimpin nasional. Ini harus punya pengalaman apa di eksekutif atau di legislatif," ucapnya.

Selain itu, menurut Romahurmuziy, Jokowi butuh pendamping yang agamis dan mampu mengurangi ujaran kebencian.

Tak dipungkiri selama ini Presiden Jokowi dituduh anti-kelompok Islam oleh kelompok tertentu.

Baca juga : Fokus Pembenahan Internal, PPP Tak Ajukan Cawapres bagi Jokowi

 

"Jokowi juga butuh pendamping yang bisa kurangi ujaran kebencian. Selama ini labelling kepada jokowi sebagai rezim anti-Islam terus ditiupkan maka lagi-lagi figur yang agamis dibutuhkan," tuturnya.

Sejumlah nama pun telah diusulkan oleh politisi yang akrab disapa Romi itu, salah satunya adalah Ketua MUI KH Ma'ruf Amin.

Ia menilai Ma'ruf tokoh Islam yang dapat diterima oleh semua kelompok. Selain itu, Ma'ruf juga pakar ekonomi syariah dan menggeluti bidang ilmu ekonomi secara praktik maupun teori.

Baca juga : Empat Kelompok Cawapres dan Harapan Penegakan Hukum untuk Jokowi

"Saya sudah menyampaikan ke beliau (Jokowi), ada figur yang sangat cocok untuk itu sejak Desember, tetapi ada satu syarat yang agak jauh dari kriteria yaitu KH Ma'ruf Amin. Dia kiai, ulama, bisa diterima semua ormas, tak hanya PBNU tetapi semua. Cuma sejak semalam sudah 75 tahun usianya," kata Romi.

Syarat kelima, sosok cawapres harus bisa melanjutkan visi dan misi pemerintah saat ini serta memiliki irama kerja yang sama dengan Presiden Jokowi.

"Kelima, Jokowi juga perlu cawapres yang lebih kurang bisa melanjutkan visi dan misi. Irama kerjanya harus sama. Kalaupun semua syarat penuhi, harus satu hati dengan Jokowi," ujar Romi.

Kompas TV Kedatangan Jokowi disambut langsung oleh ketua umum partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Nasional
Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Nasional
Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X