Pramono Anung: Cawapres Jokowi Harus yang Menambah Elektabilitas

Kompas.com - 13/03/2018, 19:08 WIB
Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Fabian Januarius KuwadoSekretaris Kabinet Pramono Anung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 harus sosok yang menambah elektabilitas, bukan sebaliknya.

"Beliau kan incumbent dan sudah dapat dipastikan, pasti beliau akan maju kembali karena dukungannya hampir semua partai-partai besar sudah memberikan dukungan itu, 50 persen lebih," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (13/3/2018).

"Harapannya adalah, siapa pun yang dipasangkan itu bukan malah mengurangi elektabilitas Presiden, sebaliknya kalau bisa memperkuat atau menambah elektabilitas presiden," kata dia.

Mengenai siapa sosok yang paling ideal, Pramono mengatakan, keputusannya belum final. Saat ini Presiden Jokowi masih melihat dinamika, baik di kalangan partai politik, maupun suara rakyat.

"Tentunya Presiden sangat perhatian terhadap suara yang muncul di masyarakat. Selain itu, siapa pun yang akan dipilih, pasti yang mendapat persetujuan partai pendukung. Itu pasti adalah tokoh terbaik yang dipotret oleh Presiden atau partai," ujar Pramono.

(Baca juga: Mensesneg Pimpin Tim Internal Jaring Cawapres Jokowi)

Presiden akan mempertimbangkan seluruh faktor, salah satunya berasal dari Jawa atau luar Jawa. Presiden ingin pendampingnya dapat merepresentasikan Indonesia yang multietnis dan multikultur.

"Semua faktor pasti akan dipertimbangkan. Karena apa pun, Indonesia sangat beragam," ujar Pramono.

Saat ditanya mengenai tim internal yang dibentuk khusus menjaring nama-nama cawapres pendamping Jokowi, politikus PDI Perjuangan tersebut menampiknya.

"Enggak ada tam tim, tam tim, tam tim," ujar dia.

(Baca juga: Mensesneg Akui Mulai Diskusi Sosok Cawapres bagi Jokowi)

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah ada tim yang secara formal dikepalai dirinya sedang bekerja menjaring nama-nama bakal calon wakil presiden bagi Joko Widodo untuk pemilihan presiden 2019 mendatang.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X