Kompas.com - 13/03/2018, 18:32 WIB
Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Fabian Januarius KuwadoSekretaris Kabinet Pramono Anung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan belum memberikan sinyal apakah Presiden Joko Widodo akan menandatangani lembar pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DRPD atau UU MD3.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, Presiden diberikan waktu 30 hari untuk menandatangani lembar pengesahan atau tidak. Batas waktunya yakni besok, Rabu (14/3/2018).

"Ya kan kurang sehari. Tunggu saja besok (ditandatangani atau tidak)," ujar Pramono ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (13/3/2018).

"Kalau besok sudah lewat kan yang penting ada nomornya. Kalau sudah ada nomornya, lalu apa yang menjadi keinginan teman-teman di DPR juga bisa dilakukan. Kan sudah jelas ya bunyinya UU, bahwa 30 hari, ditandatangani atau tidak, tetap berlaku," kata dia.

Pramono memastikan, apa pun keputusan Presiden Jokowi besok, didasarkan pada aspirasi masyarakat.

(Baca juga: DPR Heran, Pemerintah yang Usulkan Imunitas dalam UU MD3 tetapi Mau Dibatalkan)

Setelah UU MD3 tersebut berlaku, lanjut Pramono, eksekutif pun menyerahkannya kepada masyarakat, apakah akan menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena kewenangan nanti kalau sudah diundangkan bukan lagi domainnya pemerintah maupun DPR. Kalau masih ada yang keberatan, kan bisa melakukan gugatan judicial review ke MK. Negara ini adalah negara demokratis, terbuka dan mempersilakan siapa saja," ujar Pramono.

Namun, saat ditanya apakah artinya Presiden mendukung pihak yang ingin mengajukan JR UU MD3 ke MK, Pramono menjawab diplomatis.

"Ya masakan Presiden mendukung atau tidak mendukung. Itu kan adalah hak yang dimiliki oleh semua warga," ujar Pramono.

Diberitakan, disahkannya UU MD3 menuai polemik. Sejumlah pasal disebut-sebut berlebihan, bahkan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebut UU MD3 mengacaukan garis ketatanegaraan yang sudah diatur sebelumnya.

(Baca juga: Politisi PDI-P: Presiden Belum Menyatakan Menolak UU MD3)

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Nasional
KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Nasional
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

Nasional
Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Nasional
Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.