Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Jawab soal Kabar Akan Bertemu SBY

Kompas.com - 13/03/2018, 17:51 WIB
Moh. Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan akan menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak, termasuk Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Pertemuan itu untuk membahas masalah kebangsaan, juga Pilpres 2019. Menanggapi itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku belum mendengar kabar tersebut.

"Wah saya belum tahu, karena saya juga belum dihubungi," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Kalla pun menyambut baik jika pertemuan dengan mantan rekan kerjanya pada pemerintahan periode 2009-2014 jadi digelar.

"Tentu semua politisi itu harus saling berhubungan dan berbicara. Itu bagusnya demokrasi," kata Kalla.

(Baca juga: SBY Titip Pesan ke Jokowi Selenggarakan Pemilu yang Adil dan Jujur)

Kalla juga mengaku, selama ini dirinya sering bertemu dengan Presiden ke-6 RI tersebut. Hanya saja, konteksnya bukan untuk komunikasi politik.

"Saya sendiri sering ketemu, tapi seperti biasa saya bukan ketua partai, jadi berbeda," ucap mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2009-2004 tersebut.

Tak berbeda, saat dikonfirmasi kebenaran kabar pertemuan antara SBY dengan Kalla, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik juga mengatakan belum tahu.

"Saya enggak tahu, saya enggak dengar," ujar Rachland dihubungi, Selasa (13/3/2018).

Kompas TV Presiden Joko Widodo hadir dalam pembukaan Rapimnas Partai Demokrat di Sentul International Convention Center Sabtu 10 Maret 2018 kemarin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com