Kalla Minta Wiranto-KPK Berdiskusi soal Proses Hukum Peserta Pilkada - Kompas.com

Kalla Minta Wiranto-KPK Berdiskusi soal Proses Hukum Peserta Pilkada

Kompas.com - 13/03/2018, 17:29 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (13/2/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk duduk bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait polemik penetapan tersangka Pilkada Serentak 2018.

Wiranto sebelumnya meminta KPK untuk menunda rencana pengumuman tersangka korupsi peserta Pilkada Serentak 2018. Namun, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang justru menolak permintaan penundaan proses hukum tersebut.

"Di sisi lain (ada) pandangan KPK, di sisi lain (ada) pandangan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam. Ya namanya permintaan, jadi saya bilang dua pandangan yang tentu harus disepakati," ujar Kalla di Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Kalla pun meminta semua pihak untuk memahan diri dan tidak memperkeruh suasana bahwa seolah-olah pemerintah berlawanan dengan KPK.

"Kita lihat sajalah nanti," kata Kalla.

(Baca juga: KPK Tak Bisa Penuhi Permintaan Tunda Penetapan Tersangka Peserta Pilkada)

Wiranto sebelumnya meminta KPK menunda penetapan tersangka peserta Pilkada Serentak 2018. Padahal, rencananya, pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan KPK pada pekan ini.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik.

Penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK juga dinilai akan berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari partai politik atau yang mewakili para pemilih.

Menanggapi usulan itu, Saut mengatakan, lebih elegan jika pemerintah menerbitkan aturan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengganti peserta pilkada yang tersangkut kasus pidana, ketimbang meminta proses hukumnya ditunda.

"Lebih elegan solusinya bila sebaiknya pemerintah membuat perppu pergantian calon terdaftar bila tersangkut pidana, daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup, ada peristiwa pidananya," kata Saut lewat pesan singkat, Selasa (13/3/2018).

Saut mengatakan, menunda proses hukum justru berakibat tidak baik untuk angka indeks persepsi korupsi Indonesia.

Ia tidak sependapat jika penetapan tersangka peserta pilkada berpotensi mengganggu penyelenggaraan pesta demokrasi itu. Justru dengan memproses peserta pilkada yang punya persoalan hukum akan membantu rakyat memilih pemimpin yang bersih.

Kompas TV Pemerintah bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus Pilkada 2018.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Close Ads X