Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Bawaslu Tak Persoalkan Mensesneg Bahas Cawapres Jokowi

Kompas.com - 13/03/2018, 15:39 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa Bawaslu tak mempermasalahkan jika Menteri Sekretaris Negara Pratikno ikut dalam pembahasan untuk mencari calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

"Tidak masalah, bagi Bawaslu tidak masalah. Saya kira selama pejabat negara tersebut secara pribadi, tidak melibatkan pegawai ASN (aparatur sipil negara), TNI, Polri itu sah-sah saja, tidak melanggar ketentuan," kata Fritz di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Fritz menegaskan bahwa tindakan pejabat negara harus dibedakan antara tindakan perseorangan dan tindakan pejabat negara yang melibatkan pegawai ASN, TNI, dan Polri.

Menurut dia, apabila Pratikno mengerahkan para pegawai ASN atau anggota TNI dan Polri dalam sebuah kegiatan tertentu yang mengarah pada dukungan ke pasangan calon tertentu, maka bisa dikatakan melakukan pelanggaran.

"Setiap ASN dilarang untuk tidak netral, oleh karena itu Bawaslu diberikan tanggung jawab untuk mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri," ujar Fritz.

(Baca juga: Mensesneg Pimpin Tim Internal Jaring Cawapres Jokowi)

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah ada tim yang secara formal dikepalai dirinya sedang bekerja menjaring nama-nama bakal calon wakil presiden bagi Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden 2019.

Namun, ia tidak memungkiri siapa yang cocok untuk mendampingi Jokowi nanti sedang dalam pembahasan orang-orang dekat Jokowi saat ini.

"Enggak ada tim internal formal seperti itu. Tapi bahwa sudah ada diskusi-diskusi (calon wakil presiden), iya. Tapi tidak sampai dibentuk tim formal, enggak ada," ujar Pratikno saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018).

(Baca juga: Mensesneg Akui Mulai Diskusi Sosok Cawapres bagi Jokowi)

Ketika ditanya siapa saja yang terlibat dalam diskusi yang dimaksud, Pratikno tak mau mengungkapkannya.

Ia hanya mengatakan, pembicaraan itu tidak hanya dilakukan oleh dirinya dan beberapa orang dekat Jokowi lain, namun juga oleh kelompok masyarakat sipil.

"Jadi kalau kita diskusi, ngobrol-ngobrol (soal cawapres Jokowi), itu kan biasa, ya. Malah saya mendengar di kalangan civil society ada yang mulai mendiskusikan hal tersebut," ujar Pratikno.

Kompas TV Sejumlah survei masih menempatkan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai nama yang memiliki elektabilitas paling tinggi jelang Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com