Wiranto: Kalau KPK Tak Mau Tunda Penetapan Tersangka, Silakan - Kompas.com

Wiranto: Kalau KPK Tak Mau Tunda Penetapan Tersangka, Silakan

Kompas.com - 13/03/2018, 13:01 WIB
Menko Polhukam Wiranto bersama Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan  di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018)Kompas.com/YOGA SUKMANA Menko Polhukam Wiranto bersama Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan bahwa permintaan penundaan penetapan tersangka peserta pilkada kepada Komisi Pemberantasan Korupsi hanya imbauan.

Mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI itu mengungkapkan, permintaan pemerintah tersebut tidak mengandung unsur pemaksaan kepada KPK agar menurutinya.

"Kalau kemudian (KPK) tidak mau, ya, silakan saja, namanya juga bukan pemaksaan," ujar Wiranto di Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Menurut Wiranto, apa yang ia sampaikan kemarin setelah rapat koordinasi khusus pemilu merupakan bentuk dari komunikasi agar pilkada bisa berjalan aman.

(Baca juga: Pemerintah Nilai Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah Ganggu Pilkada)

Selain itu, imbauan tersebut juga diserukan agar Pilkada Serentak 2018 tidak diwarnai kericuhan. Sebab, ia menilai, penetapan tersangka peserta pilkada justru akan memantik konflik para pendukung.

"Agar pilkada yang kita harapkan menjadi tonggak demokrasi ini dapat berjalan aman dan tetap lancar. Tidak ada paksaan, semua imbauan," kata Wiranto.

Sebelumnya, ia menilai bahwa permintaan pemerintah tersebut bertujuan baik, yakni untuk kebaikan KPK sendiri. Penetapan tersangka di tengah proses kampanye dinilai bisa memunculkan tuduhan bahwa KPK ikut berpolitik.

(Baca: Wiranto: Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah agar KPK Tak Dituduh Berpolitik)

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyesalkan sikap pemerintah yang meminta KPK untuk menunda penetapan tersangka calon kepala daerah.

Ray menilai pemerintah tengah menunjukkan sikap yang ramah terhadap kejahatan korupsi.

"Sikap ramah terhadap kejahatan korupsi, seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, sama sekali tidak mencerminkan wajah Presiden Jokowi yang dikenal sebagai presiden bersih," kata Ray kepada Kompas.com, Selasa (13/3/2018) malam.

Adapun pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengkritik Wiranto karena tidak bisa menempatkan diri.

Setinggi apa pun jabatannya, kata Fickar, eksekutif tidak bisa mengintervensi kekuasaan yudikatif, apalagi KPK sebagai penegak hukum yang independen dan bukan bagian dari eksekutif.


Terkini Lainnya

Dituduh Curi Uang Koperasi, Pria di Tangerang Dirantai 3 Hari

Dituduh Curi Uang Koperasi, Pria di Tangerang Dirantai 3 Hari

Megapolitan
PAN Akan Copot Ketua DPW Kalsel karena Dukung Jokowi-Ma'ruf

PAN Akan Copot Ketua DPW Kalsel karena Dukung Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Lawan Arah, Pengendara Motor Tewas Tertabrak KRL Jurusan Tangerang

Lawan Arah, Pengendara Motor Tewas Tertabrak KRL Jurusan Tangerang

Megapolitan
Hari Ini dalam Sejarah, Perlombaan Kapal Pesiar Pertama Digelar

Hari Ini dalam Sejarah, Perlombaan Kapal Pesiar Pertama Digelar

Internasional
Ayah Penganiaya Balita hingga Tewas Mengaku Dapat Bisikan Gaib

Ayah Penganiaya Balita hingga Tewas Mengaku Dapat Bisikan Gaib

Regional
Pengalihan Dukungan Pengurus PAN di Kalsel...

Pengalihan Dukungan Pengurus PAN di Kalsel...

Nasional
Diduga Kelelahan Saat Berenang, Seorang Bocah Hilang Terbawa Arus Sungai

Diduga Kelelahan Saat Berenang, Seorang Bocah Hilang Terbawa Arus Sungai

Regional
Teknologi sebagai Alternatif Kreatif Pembelajaran Siswa

Teknologi sebagai Alternatif Kreatif Pembelajaran Siswa

Edukasi
Terungkapnya Pencuri Spesialis 'Shower' Puluhan Juta Rupiah di Rumah Mewah

Terungkapnya Pencuri Spesialis "Shower" Puluhan Juta Rupiah di Rumah Mewah

Megapolitan
Rencana Pemindahan Posko Prabowo-Sandi ke Jateng Bukan Ancaman bagi Jokowi-Ma'ruf

Rencana Pemindahan Posko Prabowo-Sandi ke Jateng Bukan Ancaman bagi Jokowi-Ma'ruf

Regional
Turki Kecewa Saudi Tak Serahkan Pelaku Pembunuhan Khashoggi

Turki Kecewa Saudi Tak Serahkan Pelaku Pembunuhan Khashoggi

Internasional
Anggotanya Dipolisikan karena Dugaan Selingkuh, GP Ansor Jateng Siapkan Sanksi Jika Terbukti

Anggotanya Dipolisikan karena Dugaan Selingkuh, GP Ansor Jateng Siapkan Sanksi Jika Terbukti

Regional
Bermodal Rp 150.000, Perempuan Bandung Ini Pasarkan Sepatunya hingga Singapura

Bermodal Rp 150.000, Perempuan Bandung Ini Pasarkan Sepatunya hingga Singapura

Regional
Politisi PDI-P Minta Sandiaga Belajar dari Warga Jawa Tengah

Politisi PDI-P Minta Sandiaga Belajar dari Warga Jawa Tengah

Nasional
Malam Tahun Baru 2019, DKI Gelar Berbagai Hiburan hingga 'Car Free Night'

Malam Tahun Baru 2019, DKI Gelar Berbagai Hiburan hingga "Car Free Night"

Megapolitan

Close Ads X