Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Walkout" Saat Jokowi Pidato, Kadiv Demokrat Akan Dapat Sanksi

Kompas.com - 13/03/2018, 11:01 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean akan mendapatkan sanksi karena melalukan aksi walkout saat Presiden Joko Widodo berpidato di Rapat Pimpinan Nasional Demokrat, Sabtu pekan lalu.

"Sangat saya sesalkan itu terjadi. Tentu ada sanksi, minimal teguran nanti," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin kepada Kompas.com, Selasa (13/3/2018).

(Baca juga: Kadiv Demokrat "Walkout" Saat Jokowi Pidato di Rapimnas, Ini Alasannya)

Amir mengatakan, sikap yang ditunjukkan Ferdinand sangat tidak pantas karena tidak menghormati Jokowi sebagai tamu undangan yang hadir. Kendati demikian, sanksi apa yang akan diberikan akan tergantung dengan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pengawas Demokrat terhadap Ferdinand.

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, saat dalam diakusi di Jakarta, Jumat (5/8/2016).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, saat dalam diakusi di Jakarta, Jumat (5/8/2016).

"Komisi pengawas akan memeriksa dan rekomendasinya ke Dewan Kehormatan," kata Amir.

Amir juga mengaku tidak bisa menerima alasan Ferdinand yang mengatakan bahwa aksinya itu adalah sikap pribadi. Menurut dia, alasan itu tidak relevan karena acara Rapimnas Demokrat merupakan acara resmi partai. Apalagi, Ferdinand juga turut memublikasikan aksi walkout itu di Twitter.

"Kalaupun dia meninggalkan ruangan, harusnya tidak usah pakai bilang-bilang, pakai istilah walkout," kata Amir.

Ferdinand sebelumnya beralasan walkout karena kecewa dengan Jokowi yang tidak memenuhi janji-janji politiknya.

(Baca juga: AHY Apresiasi Pemerintahan Jokowi dalam Pidato Penutup Rapimnas Demokrat)

"Pada saat beliau pidato, saya memilih keluar dari ruangan. Itu adalah ekspresi kekecewaan saya dengan beliau yang tidak memenuhi janji politiknya pada saat pilpres dulu," kata Ferdinand kepada Kompas.com, Senin (12/3/2018).

Mantan relawan Jokowi di Bara JP ini menilai, banyak janji yang disampaikan Jokowi, tetapi tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Misalnya, terkait utang luar negeri Indonesia yang kini membengkak.

"Beliau dulu menekankan akan menolak utang luar negeri, tetapi sekarang utang kita semakin menjadi-jadi," katanya.

Ferdinand mengaku tidak takut ditegur Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait aksinya tersebut. Sebab, sampai saat ini juga belum ada keputusan resmi bahwa Demokrat mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Oleh karena itu, setiap kader berhak menyuarakan pendapatnya.

Kompas TV OSO beranggapan komunikasi antarpartai politik jelang pemilu merupakan hal yang wajar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com