Kompas.com - 13/03/2018, 08:19 WIB
Penyidik menunjukkan barang bukti berupa uang Rp 2,8 miliar dalam pecahan Rp 50.000 dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (9/3/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPenyidik menunjukkan barang bukti berupa uang Rp 2,8 miliar dalam pecahan Rp 50.000 dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (9/3/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyesalkan sikap pemerintah yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda penetapan tersangka calon kepala daerah.

Ray menilai pemerintah tengah menunjukkan sikap yang ramah terhadap kejahatan korupsi.

"Sikap ramah terhadap kejahatan korupsi, seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, sama sekali tidak mencerminkan wajah presiden Jokowi yang dikenal sebagai presiden bersih," kata Ray kepada Kompas.com, Selasa (13/3/2018) malam.

(Baca juga: Pemerintah Dinilai Intervensi KPK, Tak Bisa Bedakan Proses Hukum dan Politik)

 

Ray mengatakan, penting untuk didorong bahwa bersih pemerintahan itu sejatinya bukan karena sikap individual, tapi sebuah gerakan yang bisa menjadikan Indonesia bebas korupsi.

Artinya, tidak cukup sekedar bersih diri sendiri, tapi juga harus ada kemauan menciptkana bersih Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tentu inilah yang kita harapkan dari pemerintahan Jokowi," kata dia.

Lagipula, Ray melihat penetapan tersangka calon kepala daerah bukanlah ancaman bagi keamanan nasional. Sebab, tidak ada ribut apapun karena adanya penetapan seseorang jadi tersangka korupai.

Sebaliknya, masyarakat menyambutnya dengan gembira karena upaya pemberantasan korupsi adalah amanah bagi seluruh penyelenggara negara.

"Oleh karena itu, membiarkan tersangka korupsi melaju jadi pemimpin daerah adalah malapetaka bagi bangsa. Sikap permisif terhadap koruptor inilah yang menjadikan salah satu hambatan bagi upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi," kata dia.

(Baca juga: Pemerintah Minta KPK Tunda Penetapan Tersangka Para Calon Kepala Daerah)

Ray pun meminta KPK untuk mengabaikan permintaan pemerintah tersebut. Menurut Ray, permintaan itu bukan saja bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi, tapi sekaligus hal itu mengabaikan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang bersih.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Nasional
Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Nasional
Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Nasional
UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.