Pemerintah Dinilai Intervensi KPK, Tak Bisa Bedakan Proses Hukum dan Politik - Kompas.com

Pemerintah Dinilai Intervensi KPK, Tak Bisa Bedakan Proses Hukum dan Politik

Kompas.com - 13/03/2018, 07:07 WIB
Menko Polhukam Wiranto bersama Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan  di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018)Kompas.com/YOGA SUKMANA Menko Polhukam Wiranto bersama Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai pemerintah mencoba melakukan intevensi terhadap proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Donal menilai, seruan ini menunjukan pemerintah tidak bisa membedakan mana proses hukum dan politik. Donal mengatakan, pilkada merupakan proses politik, sementara yang dilakukan oleh KPK adalah proses hukum.

"Sehingga kalau (muncul) pernyataan seperti itu, pemerintah secara terang benderang dan secara sadar, mencoba untuk mengintervensi proses hukum," kata Donal, saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/3/2018).

(Baca juga: Pemerintah Minta KPK Tunda Penetapan Tersangka Para Calon Kepala Daerah)

"Hal yang kayak begitu kan sebenarnya pemerintah tidak boleh masuk untuk mengintervensi, menunda, ataupun menyarankan, biarkan proses (hukum) itu berjalan kan," ujar Donal lagi.

Dia tidak setuju proses hukum yang dilakukan KPK berpotensi masuk ke ranah politis. "Itu yang jadi masalah, pemerintah gagal membedakan mana yang proses hukum, dan mana yang proses politik," ujar Donal.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz memaparkan enam hasil evaluasi kerja panitia khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR RI. Jakarta, Minggu (27/8/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz memaparkan enam hasil evaluasi kerja panitia khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR RI. Jakarta, Minggu (27/8/2017).

Seharusnya, kata Donal, pemerintah memilah dan menjelaskan ke publik bahwa dua hal itu merupakan sesuatu yang berbeda dan tidak mencampuradukan keduanya.

Dia tidak setuju alasan penetapan tersangka dapat mengganggu proses pilkada menjadi tidak kondusif. "Buktinya lima kepala daerah yang dijadikan tersangka oleh KPK daerahnya aman-aman saja sampai sekarang," ujar Donal.

Justru kalau pemerintah menunda penetapan tersebut setelah pilkada, jika calon tersebut terpilih sebagai kepala daerah, maka yang dirugikan ialah masyarakat.

"Justru penting proses penegakan hukum ini dilakukan sesegera mungkin, agar masyarakat terbantu memilih kepala daerah yang tidak punya persoalan," ujar Donal.

(Baca juga: Pemerintah Nilai Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah Ganggu Pilkada)

"Kalaulah kemudian kepala daerah bermasalah terpilih, dan baru setelah itu KPK melakukan proses hukum, artinya kita sia-sia berdemokrasi, menghabiskan uang, dan hasilnya kepala daerah yang dipenjara kemudian hari. Jadi itu menurut saya, yang menjadi kekeliruan juga dari cara pandang itu," ujar Donal.

Wiranto mengatakan, pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka.

Hal itu disampaikan usai pihaknya bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018.

Rakorsus Pilkada itu dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan.

Beberapa hal dibahas, antara lain terkait dengan rencana KPK menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

(Baca juga: Calon Kepala Daerah Akan Jadi Tersangka, KPU Tak Mau Ikut Campur Urusan KPK)

Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik.

Wiranto menuturkan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan lagi hanya sekadar pribadi, tetapi sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat sebagai pendukungnya.

Oleh karena itu, penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK dinilai akan berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari paprol atau yang mewakili para pemilih.

Wiranto mengatakan bahwa permintaan tersebut juga berasal dari penyelengara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Tidak berlebihan kalau permintaan dari penyelengara pemilu ditunda dululah. Setelah itu silakan dilanjutkan," kata Wiranto.


Terkini Lainnya

Dituduh Curi Uang Koperasi, Pria di Tangerang Dirantai 3 Hari

Dituduh Curi Uang Koperasi, Pria di Tangerang Dirantai 3 Hari

Megapolitan
PAN Akan Copot Ketua DPW Kalsel karena Dukung Jokowi-Ma'ruf

PAN Akan Copot Ketua DPW Kalsel karena Dukung Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Lawan Arah, Pengendara Motor Tewas Tertabrak KRL Jurusan Tangerang

Lawan Arah, Pengendara Motor Tewas Tertabrak KRL Jurusan Tangerang

Megapolitan
Hari Ini dalam Sejarah, Perlombaan Kapal Pesiar Pertama Digelar

Hari Ini dalam Sejarah, Perlombaan Kapal Pesiar Pertama Digelar

Internasional
Ayah Penganiaya Balita hingga Tewas Mengaku Dapat Bisikan Gaib

Ayah Penganiaya Balita hingga Tewas Mengaku Dapat Bisikan Gaib

Regional
Pengalihan Dukungan Pengurus PAN di Kalsel...

Pengalihan Dukungan Pengurus PAN di Kalsel...

Nasional
Diduga Kelelahan Saat Berenang, Seorang Bocah Hilang Terbawa Arus Sungai

Diduga Kelelahan Saat Berenang, Seorang Bocah Hilang Terbawa Arus Sungai

Regional
Teknologi sebagai Alternatif Kreatif Pembelajaran Siswa

Teknologi sebagai Alternatif Kreatif Pembelajaran Siswa

Edukasi
Terungkapnya Pencuri Spesialis 'Shower' Puluhan Juta Rupiah di Rumah Mewah

Terungkapnya Pencuri Spesialis "Shower" Puluhan Juta Rupiah di Rumah Mewah

Megapolitan
Rencana Pemindahan Posko Prabowo-Sandi ke Jateng Bukan Ancaman bagi Jokowi-Ma'ruf

Rencana Pemindahan Posko Prabowo-Sandi ke Jateng Bukan Ancaman bagi Jokowi-Ma'ruf

Regional
Turki Kecewa Saudi Tak Serahkan Pelaku Pembunuhan Khashoggi

Turki Kecewa Saudi Tak Serahkan Pelaku Pembunuhan Khashoggi

Internasional
Anggotanya Dipolisikan karena Dugaan Selingkuh, GP Ansor Jateng Siapkan Sanksi Jika Terbukti

Anggotanya Dipolisikan karena Dugaan Selingkuh, GP Ansor Jateng Siapkan Sanksi Jika Terbukti

Regional
Bermodal Rp 150.000, Perempuan Bandung Ini Pasarkan Sepatunya hingga Singapura

Bermodal Rp 150.000, Perempuan Bandung Ini Pasarkan Sepatunya hingga Singapura

Regional
Politisi PDI-P Minta Sandiaga Belajar dari Warga Jawa Tengah

Politisi PDI-P Minta Sandiaga Belajar dari Warga Jawa Tengah

Nasional
Malam Tahun Baru 2019, DKI Gelar Berbagai Hiburan hingga 'Car Free Night'

Malam Tahun Baru 2019, DKI Gelar Berbagai Hiburan hingga "Car Free Night"

Megapolitan

Close Ads X