Sejumlah Pasal Korupsi dalam RKUHP Dinilai Menguntungkan Koruptor

Kompas.com - 12/03/2018, 19:47 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HERU SRI KUMOROIlustrasi
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch ( ICW), Lalola Easter, mengungkapkan bahwa sejumlah ketentuan delik korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) menguntungkan koruptor.

Lalola mengatakan, ancaman pidana penjara bagi koruptor dalam RKUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Sejumlah ketentuan delik korupsi dalam RKUHP justru menguntungkan koruptor. Kondisi ini berbeda dengan UU Tipikor yang selama ini dinilai efektif menjerakan kasus korupsi," ujar Lalola kepada Kompas.com, Senin (12/3/2018).

"Ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam RKUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor," kata Lalola.

Lalola menjelaskan, Pasal 2 UU Tipikor menyatakan, pidana denda minimal yakni sebesar Rp 200 juta. Sementara, Pasal 687 draf RKUHP mengatur pidana denda minimal yang lebih rendah, yakni Rp 50 juta.

(Baca juga: "Pengadilan Tipikor Mati Suri jika Delik Korupsi Masuk RKUHP")

Namun, dalam Pasal 687, draf RKUHP menetapkan pidana denda maksimal yang lebih tinggi. Pasal 2 UU Tipikor menyatakan sebesar Rp 1 miliar, sementara Pasal 687 RKUHP menetapkan pidana denda hingga Rp 15 miliar.

Menurut Lalola, seharusnya ketentuan pidana denda minimum yang lebih tinggi. Dengan demikian, kesempatan hakim memutus pidana denda dengam ketentuan minimum yang tidak menjerakan dapat diminimalisasi.

Berdasarkan catatan ICW, pada semester 1 tahun 2017 tren vonis pidana denda cenderung ringan.

Mayoritas terdakwa kasus korupsi dijatuhi hukuman pidana minimal berkisar Rp 0 hingga Rp 50 juta, yakni sebanyak 218 terdakwa. Sementara sebanyak 68 terdakwa dikenakan denda di atas Rp 150 juta.

Selain itu, pidana penjara pada RKUHP juga lebih rendah daripada UU Tipikor.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat Tak Dilarang Mudik Lebaran, tetapi Ada Syaratnya

Masyarakat Tak Dilarang Mudik Lebaran, tetapi Ada Syaratnya

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

Nasional
Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Nasional
Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan

Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan

Nasional
Beri Target 2 Hari, Jokowi Minta Menkes Detailkan Syarat PSBB

Beri Target 2 Hari, Jokowi Minta Menkes Detailkan Syarat PSBB

Nasional
Tambah 16 Orang, RS Darurat Covid-19 Kemayoran Tangani 449 Pasien

Tambah 16 Orang, RS Darurat Covid-19 Kemayoran Tangani 449 Pasien

Nasional
Bendung Arus Mudik, Jokowi Minta Daerah Tak Buat Aturan Sendiri-sendiri

Bendung Arus Mudik, Jokowi Minta Daerah Tak Buat Aturan Sendiri-sendiri

Nasional
Soal Karantina Wilayah, Yusril Nilai Pemerintah Khawatir Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Warga

Soal Karantina Wilayah, Yusril Nilai Pemerintah Khawatir Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Warga

Nasional
Unicef: Beraktivitas di Rumah, Kesempatan Berkumpul Bersama Keluarga

Unicef: Beraktivitas di Rumah, Kesempatan Berkumpul Bersama Keluarga

Nasional
DPR Didesak Tunda Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja di Rapat Paripurna

DPR Didesak Tunda Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja di Rapat Paripurna

Nasional
Jokowi Akan Ganti Libur Nasional Lebaran agar Warga Tetap Bisa Mudik

Jokowi Akan Ganti Libur Nasional Lebaran agar Warga Tetap Bisa Mudik

Nasional
KPK Panggil Kuasa Hukum Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Panggil Kuasa Hukum Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Ajak Gotong Royong Atasi Covid-19, KSP Rilis Aplikasi 10 Rumah Aman

Ajak Gotong Royong Atasi Covid-19, KSP Rilis Aplikasi 10 Rumah Aman

Nasional
Kasus Suap Bupati Sidoarjo, KPK Akan Periksa Nur Ahmad Syaifuddin

Kasus Suap Bupati Sidoarjo, KPK Akan Periksa Nur Ahmad Syaifuddin

Nasional
Pemerintah Akan Terbitkan Pedoman Teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemerintah Akan Terbitkan Pedoman Teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X