Kompas.com - 12/03/2018, 18:27 WIB
Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal (Pol) Aris Budiman memenuhi undangan Panitia Angket DPR terhadap KPK untuk mengikuti rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017). Dalam keterangannya, Aris mengungkapkan adanya friksi di antara penyidik KPK yang berasal dari Polri dan penyidik yang diangkat oleh KPK. 

 *** Local Caption *** Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Aris Budiman memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK untuk mengikuti rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8). Aris diundang Pansus Angket KPK untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan sejumlah anggota Komisi III DPR di tengah berjalannya kerja pansus. KOMPAS/LASTI KURNIADirektur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal (Pol) Aris Budiman memenuhi undangan Panitia Angket DPR terhadap KPK untuk mengikuti rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017). Dalam keterangannya, Aris mengungkapkan adanya friksi di antara penyidik KPK yang berasal dari Polri dan penyidik yang diangkat oleh KPK. *** Local Caption *** Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Aris Budiman memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK untuk mengikuti rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8). Aris diundang Pansus Angket KPK untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan sejumlah anggota Komisi III DPR di tengah berjalannya kerja pansus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Mohammad Iqbal menjelaskan munculnya perwira Polri sebagai calon deputi penindakan dan direktur penyidikan di  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan bisa membuat Direktur Penyidikan KPK dari Polri, Brigjen Pol Aris Budiman, kembali lagi ke instansi asal.

Menurut Iqbal, jika Aris sudah tidak menjabat lagi di KPK, Aris bisa melanjutkan kariernya di kepolisian.

"Karena Pak Aris kan masih tergolong junior, masih panjang masa dinasnya. Mungkin saja jadi direktur di salah satu satuan kerja, jadi kepala biro atau bahkan jadi kapolda, kita doakan saja," ujar Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Iqbal menjelaskan, apabila masa tugas perwiranya yang bekerja di KPK telah usai, maka yang bersangkutan berhak kembali meneruskan kariernya di institusi asal.

Oleh karena itu, Iqbal membantah bahwa Aris sekadar dikembalikan ke Polri, melainkan juga untuk menempuh jenjang karier yang lebih luas.

"Tidak dikembalikan begitu saja. Bukan karena ada masalah, tapi karena memang masa tugasnya sudah selesai," kata dia.

(Baca juga: Aris Budiman Mengaku Tak Ikut Lelang Jabatan Deputi Penindakan KPK)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Iqbal optimistis Aris bisa bekerja dengan baik di Polri. Aris diharapkan bisa membawa berbagai budaya kerja yang baik dari KPK bisa diterapkan di Polri.

Iqbal ingin Aris bisa meniru Irjen Heru Winarko yang menggantikan Komjen Budi Waseso sebagai kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Prinsipnya sama, ingin menularkan prinsip integritas yang ada di KPK untuk memperkuat BNN. Pak Buwas juga bagus, ingin dikuatkan lagi. Budaya yang baik dari KPK akan dibawa ke Polri," ujarnya.

Sebelumnya Aris Budiman mengaku tak ikut dalam proses lelang jabatan posisi Deputi Penindakan KPK.

Menurut dia, siapa saja perwira yang mengikuti open bidding atau lelang terbuka merupakan kewenangan Polri.

Aris mengatakan, saat ini ia masih diperintahkan Polri untuk menduduki direktur penyidikan. Saat ditanya soal rencana kembalinya Aris ke Mabes Polri, ia mengaku belum tahu. Aris juga tak menjawab apakah ada pembahasan soal penarikan dirinya ke Mabes Polri.

Kompas TV Polisi telah meningkatkan status laporan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman, terkait konten program di Kompas TV.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ke Beli, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Ke Beli, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Nasional
[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

Nasional
Senin Ini Pendaftaran Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dibuka, Begini Tahapan Seleksinya...

Senin Ini Pendaftaran Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dibuka, Begini Tahapan Seleksinya...

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Nasional
Kemenangan Piala Thomas Tanpa Merah Putih, Lembaga Antidoping Indonesia Dinilai Tak Profesional

Kemenangan Piala Thomas Tanpa Merah Putih, Lembaga Antidoping Indonesia Dinilai Tak Profesional

Nasional
Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Nasional
747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

Nasional
Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Nasional
Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Nasional
Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Nasional
Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.