Bambang Soesatyo Sebut DPR Akan Dukung KPK Terkait Kasus Bakamla

Kompas.com - 12/03/2018, 17:36 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo (baju putih kiri foto), Ketua KPK Agus Rahardjo (batik cokelat), Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan (baju batik merah), dan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abu Bakar Al Habsyi usai kegiatan acara KPK Mendengar di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (12/3/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusKetua DPR Bambang Soesatyo (baju putih kiri foto), Ketua KPK Agus Rahardjo (batik cokelat), Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan (baju batik merah), dan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abu Bakar Al Habsyi usai kegiatan acara KPK Mendengar di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (12/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, DPR akan mendukung proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan satellite monitoring dan drone di Bakamla.

"DPR akan mendukung langkah hukum untuk kepentingan hukum, dan kepentingan negara," kata Bambang, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Hal tersebut disampaikan Bambang saat dimintai tanggapan soal kemungkinan KPK akan memeriksa anggota Komisi I DPR sebagai saksi terkait kasus ini.

Politisi Golkar itu, mengatakan, anggota DPR tidak bisa menghindar karena punya kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Baca juga : KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Mantan Pejabat Bakamla

Artinya, sama-sama harus memenuhi kebutuhan hukum. Kebutuhan hukum itu, menurut dia, merupakan kebutuhan negara sehingga harus didahulukan daripada kepentingan lainnya.

"Kami anggota DPR tidak bisa menghindar kepada tuntutan itu, kami terbuka saja. Kalau dibutuhkan pasti DPR akan mematuhi tuntutan itu, atau mematuhi aturan yang sudah ada, selain sebagai saksi maupun yang lainnya," ujar Bambang.

KPK sebelumnya menetapkan Fayakhun sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBD-P Tahun Anggaran 2016 untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Dalam kasus ini, anggota Komisi I itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji yang terkait dengan jabatannya.

Baca juga : Pejabat Bakamla Nofel Hasan Dituntut 5 Tahun Penjara

Suap itu diduga merupakan fee atas jasa Fayakun dalam memuluskan anggaran pengadaan satelin monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016.

Menurut KPK, Fayakhun diduga menerima fee sebesar 1 persen dari total anggaran proyek Bakamla RI senilai Rp 1,2 triliun.

Fee Rp 12 miliar untuk Fayakhun itu diberikan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya Muhammad Adami Okta.

Suap untuk Fayakhun diberikan secara bertahap sebanyak empat kali.

Fayakhun juga diduga menerima 300.000 dollar AS. Suap untuk Fayakhun diduga diberikan atas peran yang bersangkutan memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P Tahun Anggaran 2016.

Kompas TV Fayakhun diduga menerima suap berupa hadiah atau janji yang terkait dengan jabatannya untuk memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Nasional
Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Nasional
Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Nasional
UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Nasional
Penambahan Pasien Baru Covid-19 di Kalsel Cukup Signifikan

Penambahan Pasien Baru Covid-19 di Kalsel Cukup Signifikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X