Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/03/2018, 16:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mendatangi Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018) siang. Kedatangan Giri, untuk menitipkan dua ekor kuda Sandalwood asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ke pihak Istana untuk dipelihara.

Deputi Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, kuda itu adalah kuda yang diberikan warga NTT kepada Presiden Joko Widodo saat Festival Sandalwood, pertengahan Juli 2017 lalu.

Presiden kemudian melaporkan pemberian dua ekor kuda itu kepada KPK.

"Pada tanggal 11 Oktober 2017, KPK dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan telah menetapkan dua kuda tersebut sebagai barang milik negara," ujar Bey usai menerima kedatangan Giri.

Baca juga : Dua Kuda Sandalwood Dikirim dari NTT untuk Jokowi


"Tapi KPK dan Kemenkeu kebingungan untuk memeliharanya kalau ditaruh di KPK. Maka, kedua kuda itu dititipkan di negara, di Istana Presiden Bogor," lanjut Bey.

Bey menegaskan bahwa mekanisme tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada.

Kedua kuda tersebut telah diserahterimakan dari KPK kepada Kepala Rumah Tangga Istan Presiden Bogor. Untuk sementara, dua kuda itu ditaruh disalah satu halaman rumput di Istana Presiden Bogor.

Pengamatan Kompas.com, kedua kuda berwarna hitam kecoklatan diikat di halaman rumput dekat bangunan utama Istana Presiden Bogor, yang berhadapan dengan Kebun Raya Bogor. Kedua kuda itu tampak segar. Mereka memakan rumput di dalam ember yang telah disediakan.

Kompas TV Jelang Pemilihan Kepala Daerah, justru para petahana ditangkap atau jadi tersangka KPK.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com