Kompas.com - 12/03/2018, 16:47 WIB
Kuda jenis Sandalwood pemberian warga Sumba Barat Daya, NTT, kepada Presiden Joko Widodo, dirawat di Istana Kepresidenan Bogor. Kuda tersebut telah dilaporkan Jokowi ke Direktorat Gratifikasi KPK. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKuda jenis Sandalwood pemberian warga Sumba Barat Daya, NTT, kepada Presiden Joko Widodo, dirawat di Istana Kepresidenan Bogor. Kuda tersebut telah dilaporkan Jokowi ke Direktorat Gratifikasi KPK.

BOGOR, KOMPAS.com - Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mendatangi Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018) siang. Kedatangan Giri, untuk menitipkan dua ekor kuda Sandalwood asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ke pihak Istana untuk dipelihara.

Deputi Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, kuda itu adalah kuda yang diberikan warga NTT kepada Presiden Joko Widodo saat Festival Sandalwood, pertengahan Juli 2017 lalu.

Presiden kemudian melaporkan pemberian dua ekor kuda itu kepada KPK.

"Pada tanggal 11 Oktober 2017, KPK dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan telah menetapkan dua kuda tersebut sebagai barang milik negara," ujar Bey usai menerima kedatangan Giri.

Baca juga : Dua Kuda Sandalwood Dikirim dari NTT untuk Jokowi


"Tapi KPK dan Kemenkeu kebingungan untuk memeliharanya kalau ditaruh di KPK. Maka, kedua kuda itu dititipkan di negara, di Istana Presiden Bogor," lanjut Bey.

Bey menegaskan bahwa mekanisme tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada.

Kedua kuda tersebut telah diserahterimakan dari KPK kepada Kepala Rumah Tangga Istan Presiden Bogor. Untuk sementara, dua kuda itu ditaruh disalah satu halaman rumput di Istana Presiden Bogor.

Pengamatan Kompas.com, kedua kuda berwarna hitam kecoklatan diikat di halaman rumput dekat bangunan utama Istana Presiden Bogor, yang berhadapan dengan Kebun Raya Bogor. Kedua kuda itu tampak segar. Mereka memakan rumput di dalam ember yang telah disediakan.

Kompas TV Jelang Pemilihan Kepala Daerah, justru para petahana ditangkap atau jadi tersangka KPK.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, Tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, Tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura Soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura Soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.