Korban First Travel Tak Jadi Berangkat meski Dua Kali Bayar Ekstra

Kompas.com - 12/03/2018, 16:30 WIB
Jaksa penuntut umum menghadirkan 4 saksi dalam sidang perkara First Travel di PN Depok, Senin (12/3/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAJaksa penuntut umum menghadirkan 4 saksi dalam sidang perkara First Travel di PN Depok, Senin (12/3/2018).

DEPOK, KOMPAS.com - Calon jemaah First Travel, Marsonah mengaku tiga kali menyetorkan uang ke First Travel. Pertama, ia membayar lunas paket promo sebesar Rp 14,3 juta. Hingga batas waktu yang dijanjikan, Marsonah belum juga diberangkatkan. Kemudian, ia ditawarkan untuk membayar uang ekstra sebesar Rp 2,5 juta untuk sewa pesawat.

"Dijanjikan berangkat bulan Ramadhan, charter Ramadhan. Alasannya buat charter pesawat," ujar Marsonah saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Depok, Senin (12/3/2018).

Marsonah mengatakan, dirinya saat itu tak masalah membayar lebih asal bisa berangkat.

Marsonah kemudian mendapat jadwal keberangkatan 29 Mei 2017. Tepatnya pada hari ketiga bulan Ramadhan. Namun, ia kembali gagal berangkat. Setelah itu, kata dia, grup WhatsApp yang isinya calon jamaah First Travel memanas karena mereka mengalami nasib yang sama.

Baca juga : Tawarkan Paket Umroh Rp 14 Juta, Para Agen First Travel Sempat Ragu

Kemudian, muncul penawaran lagi dari First Travel untuk mengganti ke paket reguler. Ia juga harus menambah lagi untuk upgrade paket.

"Agen sebenarnya sudah tidak menganjurkan. Tapi dari website First Travel share ada anjuran upgrade reguler," kata Marsonah.

Marsonah mengatakan, iming-iming cepat berangkat itu membuatnya rela merogoh kocek lagi sebesar Rp 2,75 juta perorang. Ditambah lagi, ia merasa malu karena terlanjur bilang ke teman dan tetangganya bahwa ia akan berangkat umrah.

"Jadi bayar tiga kali. Bayar berapa tidak apa-apa yang penting saya berangkat," kata Marsonah.

Namun, uang tambahan yang dia serahkan sia-sia. Ia masih tidak berangkat. Hingga akhirnya, ketiga bos First Travel diciduk polisi karena diduga menipu dan menggelapkan uang calon jemaah.

Baca juga : Agen First Travel Keberatan Calon Jemaah Dimintai Biaya Ekstra Rp 2,5 Juta

Sejumlah calon jemaah dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, Komisaris Utama Kepala Divisi Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki.

Jaksa penuntut umum mendakwa ketiganya melakukan penipuan atau penggelapan dana perjalanan umrah 63.310 calon jemaah hendak menggunakan jasa biro perjalanan mereka.

Ketiga orang itu dianggap menggunakan dana calon jemaah sebesar Rp 905 miliar.

First Travel menawarkan paket promo umrah murah seharga Rp 14,3 juta. Mereka menjanjikan calon jamaah akan diberangkatkan satu tahun setelah pembayaran dilunasi.

Namun, pada kenyataannya, hingga dua tahun berlalu para korban tak kunjung diberangkatkan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X