Kompas.com - 12/03/2018, 14:18 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri di bidang penggunaan data kependudukan untuk penanggulangan terorisme di Indonesia.

Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius mengatakan, Kemendagri merekomendasikan penggunaan data kependudukan kepada BNPT untuk untuk berbagai kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme.

"Pemanfaatan data kependudukan dalam rangka pengawasan di bidang intelijen dan penanganan tindak pidana terorisme," ujar Suhardi dalam acara penandatanganan nota kesepahaman di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Menurut dia, analisis data kependudukan tersebut nantinya akan digunakan oleh BNPT untuk meningkatkan pengawasan terhadap infiltrasi orang, barang, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Ini langkah nyata dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan program penanggulangan terorisme. Mengingat narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, maupun mantan teroris tersebar di seluruh Indonesia," ujar Suhardi.

(Baca juga: BNPT Ajak Pemerintah Daerah Ikut Aktif Tanggulangi Terorisme)

Suhardi menambahkan, kerja sama tersebut juga sebagai upaya untuk terus mencari solusi terbaik bagi narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, mantan teroris, keluarga, dan jaringannya secara efektif dan efisien.

"Ini untuk mereduksi penyebaran paham radikal terorisme di daerah, mendorong peran aktif pemerintah daerah dan berkomitmen dalam pencegahan terorisme, mengoptimalkan penanganan tindak pidana terorisme, pembinaan kemampuan, penegakan hukum, serta pengawasan di bidang intelijen," kata dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, total sudah ada 962 kementerian/lembaga yang menjalin kerja sama dengan pihaknya untuk pemanfaatan data kependudukan.

"MoU untuk pemanfaatan data kependudukan NIK, KTP elektronik, dalam program penanggulangan terorisme agar optimal dan tepat sasaran," kata Tjahjo.

Menurut dia, dukungan data dan informasi kependudukan yang membantu BNPT dalam pengawasan intelijen dan penanganan terorisme diberikan Kemendagri sesuai peraturan yang berlaku.

"MoU ini diharapkan dapat memberikan pendekatan baru terhadap mantan napi terorisme, keluarga dan jaringannya, yang diiringi dengan makin jauhnya paham radikalisme maupun terorisme di tengah masyarakat," kata dia.

Tjahjo menambahkan, melalui MoU itu, pihaknya dalam hal ini Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga mendukung BNPT dengan memberikan data dan informasi terkait pengawasan perbatasan.

Kompas TV Sidang lanjutan gugatan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) digelar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jakarta
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.