Pernyataan SBY soal Dukung Jokowi Dinilai sebagai Politik Berselancar

Kompas.com - 12/03/2018, 12:52 WIB
Presiden RI Joko Widodo berjabat tangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono usai meresmikan pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tahun 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/03/2018) .Partai Demokrat menggelar Rapimnas selama dua hari 10-11 Maret 2018 untuk membahas strategi Pemilu 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Presiden RI Joko Widodo berjabat tangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono usai meresmikan pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tahun 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/03/2018) .Partai Demokrat menggelar Rapimnas selama dua hari 10-11 Maret 2018 untuk membahas strategi Pemilu 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya melihat pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) yang memberikan sinyal kemungkinan mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 tak lebih dari "politik berselancar".

"Menurut saya itu jadi bagian 'berselancar' yang masih sangat berubah sampai injury time," kata Yunarto kepada Kompas.com, Senin (12/3/2018).

Yunarto berpandangan bahwa Partai Demokrat dan SBY bersikap pragmatis dan realistis dalam mengambil sikap terkait posisi politiknya nanti.

Hal itu tercermin pada sikap Partai Demokrat pada Pilpres 2014, di mana Partai Demokrat tidak menyatakan dukungan secara langsung terhadap koalisi pendukung Joko Widodo dan pendukung Prabowo Subianto.


"Ketika terbentuk partai oposisi dan pendukung pemerintah pun, mereka (Demokrat) mengambil posisi di tengah. Artinya partai ini memang sudah menegaskan diri menjalankan politik berselancar," ujar Yunarto.

(Baca juga: SBY: Jika Ditakdirkan, Demokrat Senang Bisa Berjuang Bersama Jokowi)

Menurut dia, Partai Demokrat mengambil sikap berdasarkan arah angin politik ke depannya. Ia juga melihat pernyataan SBY pada rapimnas merupakan bentuk politik yang belum bisa menentukan sikap final.

"Masih menjalankan konteks 'politik dua muka', yang masih bisa menghadap ke arah mana pun. Menurut saya itu jadi bagian berselancar," kata Yunarto.

SBY sebelumnya memberikan sinyal untuk mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019, yang diungkapkan dalam rapimnas.

"Pak Presiden ( Jokowi). Jika Allah menakdirkan, senang Partai Demokrat bisa berjuang bersama Bapak," ucap SBY dalam pidatonya pada Rapimnas Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3/2018).

(Baca juga: Demokrat Siapkan 5 Sasaran Besar jika Menang di Pilpres 2019)

Apalagi, kata SBY, Jokowi perlu tahu pengalamannya memenangkan pilpres berturut-turut selama dua periode pada 2004 dan 2009 lalu.

Menurut SBY, sebuah koalisi akan bisa berhasil memenangkan pilpres jika punya kerangka kebersamaan yang tepat.

"Perjuangan bersama, apa pun namanya, koalisi atau aliansi, akan berhasil dan menang jika kerangka kebersamaannya tepat," kata SBY.

"Visi dan misi platform pemerintahan Indonesia pada 2019-2024 juga tepat jika disusun secara bersama. Tentu Partai Demokrat ikut menjadi bagian dalam menyusun agenda dan platform ke depan," ucapnya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X