Kata Gibran, Uangnya Lebih Banyak Jadi Politikus Kalau Korupsi

Kompas.com - 11/03/2018, 19:06 WIB
Gibran Rakabuming Raka pengusahan kuliner dari Kota Solo. Dok. Chili Pari CateringGibran Rakabuming Raka pengusahan kuliner dari Kota Solo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka mantap dengan pilihannya untuk fokus menggeluti bisnis kuliner.

Saat ditanya mengapa memilih bisnis ketimbang mengikuti jejak sang bapak, ia menjawab santai.

"Ayah saya juga dulu bisnis, jadi mengikuti ayah (juga)," ujarnya dalam acara peluncuran produk Sang Pisang milik adiknya Kaesang di Gerai Markobar, Cikini, Jakarta, Minggu (11/3/2018).

(Baca juga: Saat Kaesang Tak Mau Kalah dari Gibran..)


Saat ini Gibran sedang membesarkan bisnis martabaknya yang dikenal dengan Markobar.

Bisnis tersebut dirintisnya sejak 2015 dan sudah memiliki cabang di berbagai kota di Indonesia.

Gibran mengaku tidak tertarik sama sekali untuk terjun ke dunia politik.

Bahkan saat ditanya apakah tidak mau seperti anak Presiden RI lainnya yang terjun ke politik, Gibran tegas menjawab tidak.

Ia tak mengungkapkan alasan lebih memilih bisnis. Namun saat ditanya apakah dengan menjadi entrepreneur akan lebih banyak uang dibandingkan politisi, Gibran justru berkelakar.

"Uangnya lebih banyak jadi politikus, kalau korupsi," ucapnya mengundang tawa para awak media.

(Baca juga: Menengok Keseruan Duel Gibran dan Kaesang di Bawah Gerimis Jakarta)

Minggu (11/3/2018) menjadi hari yang special untuk dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Untuk pertama kalinya, bisnis kuliner keduannya hadir dalam satu gerai yang berada di Jalan raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat.

Gibran sudah terjun lebih dulu ke bisnis kuliner dengan produk martabak yang diberi nama Markobar sejak 2015 lalu.

Sementara sang adik, Kaesang, baru terjun ke binis kuliner pada akhir 2017 lewat produk pisang nuggetnya yakni Sang Pisang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Nasional
Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Nasional
Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Nasional
Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X