Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Lenny Hidayat, SSos, MPP
Pengamat lingkungan, sosial, dan ekonomi

Pengamat lingkungan, sosial, dan ekonomi (ESG)

Membangun Narasi Keberagaman

Kompas.com - 10/03/2018, 11:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DI KUARTAL pertama tahun 2018, polisi mampu menangkap anggota sindikat pelaku penyebaran ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan, jaringan The Family Muslim Cyber Army (MCA).

Mereka diduga pelaku di balik serangkaian penyebaran informasi-informasi hoaks berbau SARA di dunia maya.

Capaian polisi dalam pengungkapan jaringan sindikat yang sempat memecah-belah sebagian warga patut mendapat apreasiasi. Akan tetapi, baik negara dan masyarakat tidak dapat berpuas hati.

Dampak yang telah terjadi dan pengaruh informasi yang telah diyakini oleh masyarakat justru jauh lebih penting untuk ditanggulangi dan dicegah agar kasus yang sama tidak terjadi kembali.

Negara perlu merebut kembali narasi keberagaman yang menjadi napas dari konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai negara yang menganut nilai-nilai demokrasi, isu soal batasan hukum mengenai kebebasan individu selalu menjadi perdebatan. Kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi dengan penegakan hukum selalu menjadi polemik.

Namun, yang perlu diingat, bagaimanapun, keterdesakan soal keamanan menjadi landasan penting kehidupan berbangsa dan bernegara yang tenteram.

Dengan begitu, tidak ada seorang warga pun di negeri ini yang bisa menerjemahkan jargon "kebebasan" secara sepihak sebagai bentuk kebebasan dirinya untuk mencederai kebebasan warga atau kelompok lainnya.

Bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat bersikap terhadap hal ini?

Kita perlu belajar dari Korea Selatan dengan kesuksesan pemerintahnya melakukan cultural engineering "hallyu" atau gelombang Korea dengan "beternak" budaya pop ala Korea hingga menjadi sebuah industri yang amat kuat di panggung global.

Perlu diingat, strategi pemerintah Korea Selatan bukanlah menyokong industri budaya pop yang telah ada di negerinya.

Namun, pemerintahlah yang dengan sistematis memang melakukan engineering, mencipta, menyemai, dan memasarkan budaya pop itu secara amat berkesadaran.

Bukan semata untuk membangun citra negeri Korea, namun lewat budaya pop itulah mesin ekonomi Korea menancapkan tonggak tersendiri di dunia.

Membangun narasi adalah pekerjaan yang bersifat soft power. Kebijakan soft power berfungsi menyokong sebuah narasi besar secara sistematis dengan stamina yang terjaga.

Disebut soft power karena kebijakan ini mengedepankan strategi kebudayaan yang daya penetrasinya ke masyarakat bisa kuat dan masif namun terasa "lunak".

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com