Kompas.com - 09/03/2018, 19:18 WIB
Pollycarpus Budihari Priyanto mengadakan konferensi pers untuk pertama kalinya di Jakarta, Kamis (28/12/2006), setelah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada 25 Desember 2006. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOPollycarpus Budihari Priyanto mengadakan konferensi pers untuk pertama kalinya di Jakarta, Kamis (28/12/2006), setelah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada 25 Desember 2006.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Komite Aksi Solidaritas Munir (Kasum) M Choirul Anam memiliki dua pandangan terkait masuknya Pollycarpus Budihari Priyanto dan Muchdi Purwoprandjono (Muchdi Pr) di Partai Berkarya.

Pertama, dirinya senang Pollycarpus muncul ke permukaan publik sehingga keberadaannya bisa diketahui. Sebab, lanjut Choirul, sesuai putusan pengadilan yang bersangkutan punya identitas dan keterampilan sebagai sosok Intelijen.

"Kami senang karena Pollycarpus muncul di permukaan, sehingga dia terdeteksi di manapun dia, keberadaannya, dan sebagainya. Karena Pollycarpus dalam putusan pengadilannya memiliki identitas dan keterampilan sebagai sosok intelejen," kata Choirul, saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam.Fabian Januarius Kuwado Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam.

(Baca juga: Pollycarpus dan Muchdi Pr Jadi Anggota Partai Berkarya)

Kedua, dia menilai tidak tepat Pollycarpus masuk ke partai tersebut. Dia menyayangkan Partai Berkarya menerima eks pilot Garuda Indonesia yang terbukti bersalah atas tewasnya aktivis HAM Munir Said Thalib pada 7 September 2004 itu.

"Partai baru tersebut yang menerima keberadaan Pollycarpus maupun keberadaan Muchdi Pr, ya akan terindikasi sebenarnya sebagai partai yang memang membuka diri untuk orang yang seperti itu," ujar Choirul.

"Sayang sebagai partai baru, harusnya enggak perlu walaupun itu haknya setiap orang bergabung di parpol," ujar Choirul lagi.

Pernyataannya ini sebagai pesan moral, meski dia kembali menegaskan langkah Pollycapus itu merupakan hak yang bersangkutan sebagai warga negara untuk bergabung di partai politik.

"Tapi, kontestasi politik selalu menuntut satu nilai yang tinggi, nilai tinggi itu salah satunya background masa lalu seseorang," ujar Choirul sembari menegaskan, pernyataannya bukan sebagai Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM.

(Baca juga: Pollycarpus dan Muchdi Pr Masuk Parpol, Wiranto Nilai Itu Hak Warga Negara)

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Andi Picunang sebelumnya membenarkan Pollycarpus Budihari Priyanto menjadi anggota partainya.

Andi menegaskan, Pollycarpus memiliki hak politik. Oleh sebab itu, dia tidak mempersoalkan terjunnya dia ke politik melalui Partai Berkarya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Nasional
Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Nasional
Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Nasional
Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Nasional
Kemenkes: Sinovac Efektif Turunkan Risiko Kematian akibat Covid-19 hingga 98 Persen

Kemenkes: Sinovac Efektif Turunkan Risiko Kematian akibat Covid-19 hingga 98 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Keraguan Masyarakat untuk Divaksin Menurun

Kemenkes Sebut Keraguan Masyarakat untuk Divaksin Menurun

Nasional
Edhy Prabowo Lebaran di Rutan KPK Bersama Keluarga, Istri Sebut Suaminya Sehat dan Mohon Doa

Edhy Prabowo Lebaran di Rutan KPK Bersama Keluarga, Istri Sebut Suaminya Sehat dan Mohon Doa

Nasional
Apresiasi Masyarakat yang Tak Mudik, Airlangga: Anda Semua Pahlawan Perangi Covid-19

Apresiasi Masyarakat yang Tak Mudik, Airlangga: Anda Semua Pahlawan Perangi Covid-19

Nasional
Mudik Lebaran dari Perspektif Komunikasi

Mudik Lebaran dari Perspektif Komunikasi

Nasional
UPDATE: 1,7 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, 13,6 Juta Orang Ikut Vaksinasi

UPDATE: 1,7 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, 13,6 Juta Orang Ikut Vaksinasi

Nasional
Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Nasional
Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Nasional
Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X