Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Protes Penghargaan DPR untuk Sri Mulyani, Ini Kata Ketua DPR

Kompas.com - 09/03/2018, 07:11 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo memastikan, penghargaan untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani akan diberikan atas nama DPR secara kelembagaan.

Bambang menjelaskan, pemberian penghargaan itu diinisiasi oleh Badan Kerja Sama Antar-parlemen (BKSAP) DPR dalam memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret. Acara itu  akan digelar di Gedung DPR pada 14 Maret mendatang.

"BKSAP, tentunya atas nama DPR," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018) malam.

Menurut Bambang, nantinya acara tersebut akan mengundang perwakilan parlemen dari sejumlah negara. Dalam acara itu,  akan diberikan penghargaan kepada menteri-menteri perempuan yang berprestasi oleh BKSAP. Salah satunya Sri Mulyani.

"Terus nanti diberikan penghargaan kepada Presiden Jokowi karena dalam sejarah kabinet, inilah yang terbanyak memilih menterinya perempuan," kata politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini.

(Baca juga: Di Depan Fadli Zon, Bamsoet Sebut DPR Akan Beri Sri Mulyani Penghargaan)

Namun, untuk proses pemilihan menteri perempuan berprestasi itu, Bambang mengaku tidak mengetahui detailnya. Ia meminta wartawan menanyakan ke Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf.

Terkait Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menilai bahwa pemberian penghargaan itu harus disetujui dulu dalam rapat paripurna, Bambang hanya menanggapi santai.

"Ya kurang lebih begitu, nanti diatur saja bahwa kalau saya sih santai-santai saja. Mau pakai nama DPR, pakai BKSAP, ha-ha-ha," kata Bambang.

Fadli Zon sebelumnya menyatakan keberatan DPR hendak memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani. Ia meminta agar keputusan itu dibawa dan disetujui terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR.

"Kalau atas nama DPR ya harus dibawa dan disetujui paripurna," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

(Baca: Fadli Zon: Penghargaan DPR untuk Sri Mulyani Harus Disetujui Paripurna)

Fadli secara pribadi menilai, tidak pantas Sri Mulyani diberi penghargaan dari DPR. Sebelumnya, Fadli juga sempat menyindir Sri Mulyani tak pantas mendapat penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia dalam World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab.

Sebab, politisi Partai Gerindra ini menilai ekonomi Indonesia sendiri masih jauh dari kata baik.

"Ekonomi kita terpuruk. Rupiah kita melemah termasuk yang paling rentan di asia. Kemudian utang juga melonjak tinggi, lalu juga pecapaian target-target pertumbuhan tidak tercapai," kata Fadli.

Kompas TV Menkeu menyatakan model lelang bisa jadi alternatif transaksi yang tergolong kultur transaksi baru di Tanah Air.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com